Jelang Pilpres, Bamsoet Minta Elit Berikan Pernyataan yang Sejuk dan Tak Benturkan Umat

JAKARTA - Jelang pemilihan umum, pileg dan pilpres, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta elit politik dan tokoh masyarakat tidak memberikan pernyataan yang membenturkan umat.

Hal ini dikatakan Bamsoet, saat membuka ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (1/4/2019).

"Saya meminta elit dan tokoh masyarakat untuk tidak memberikan statement politik yang provokatif, apalagi menggunakan isu-isu agama yang bisa memicu konflik masyarakat," tegas Bamsoet.

Dalam kesempatan itu anggota Dewan Kehormatan APHR Eva Kusuma Sundari (FPDIP) menghibahkan alat bantu daring (online toolkits) tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB).

Online toolkits tersebut merupakan kulminasi dari proyek bersama APHR dan National Democratic Institute (NDI) terkait KBB ini bertujuan meningkatkan peran anggota DPR dalam memproteksi KBB di Asia Tenggara.

Proyek bersama yang telah diimplementasikan sejak Oktober 2017 ini fokus pada pembangunan kelompok kerja dan jaringan anggota parlemen dan pemangku kebijakan Asia Tenggara, yang berkomitmen terhadap isu-isu dan advokasi KBB.

Selain itu aktivitas proyek bersama ini kata Eva Kusuma, juga meliputi dialog kebijakan dan misi pengungkapan fakta terkait isu-isu KBB di kawasan Asia Tenggara. APHR terdiri dari 17 anggota dan mantan anggota DPR dari negara-negara Asia Tenggara.

Apalagi kata Bamsoet, saat ini ada kecenderungan kekerasan atas nama agama meningkat. Karena itu dia meminta masyarakat tidak terpancing dan tak dibawa ke perasaan yang mendalam mengingat pilpres itu hanya selama 10 menit dan setelah itu semua harus tetap bersatu.

"Siapa pun yang menang harus dihormati dan kembali dalam pangkuan NKRI," katanya.

Politisi Golkar itu juga meyakini, jika upaya-upaya adu-domba masyarakat berdasarkan SARA tak akan berhasil, karena rakyat sudah bersatu dalam Pancasila.

"Saya hanya khawatir ada pihak ketiga yang berupaya membenturkan antara sesama umat Islam untuk menghancurkan Indonesia," tutupnya.***