Soal Berita Penghadangan di Sumbar, Andre Rosiade Laporkan Metro TV Ke Dewan Pers dan KPI

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPR Partai Gerindra yang juga Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade melaporkan stasiun Metro TV ke Dewan Pers, hari ini Jumat, (29/3).

Pelaporan ini terkait pemberitaan Metro TV pada Senin (25/3) lalu. Caleg DPR Partai Gerindra Dapil Sumatera Barat 1 mengaku dirugikan dengan pemberitaan Metro TV.

"Hari ini saya melaporkan Metro TV karena membuat berita yang tidak berdasar dan mereka tidak ada di lapangan, tidak mengkonfirmasi saya," kata Andre di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat.

Lanjut Andre, Metro TV diduga telah melanggar kode etik jurnalistik karena tidak ada di lokasi pada saat peristiwa terjadi serta melakukan framing penolakan kampanye yang berlebihan.

"Pagi itu saya datang ke Pasar Senggol di Sitiung Kota lalu datang ke Pasar Kuto Baru nggak ada masalah, lalu pasar ketiga Pasar Sungai Rumbai Baru saya dihadang oleh pendukung Jokowi," ulasnya.

"20 sampai 30 orang berbaju seragam 01 tidak ada warga dari Sabtu sampai Minggu bahkan Minggu sampai tengah malam masih bertemu warga," tambahnya.

Ia mengklaim penolakan bukan dilakukan oleh warga Dharmasraya, melainkan oleh sekitar 30 pendukung pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pendukung Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang notabene politikus PDIP.

Andre mengklaim Metro TV tidak pernah mengonfirmasi soal penolakan warga itu. Padahal, ia mengaku terus melakukan kampanye di sejumlah daerah di Dharmasraya hingga Minggu (24/3).

Bahkan, ia menyatakan telah meminta pejelasan dari presenter Metro TV Aviani Malik atas pemberitaan itu. Ia berkata Aviani sempat menawarkan hak jawab namun hingga kini tidak ada kelanjutannya.

"Jadi isu yang disampikan oleh Metro TV bahwa saya ditolak warga di Dharmasraya tidak mendasar dan fitnah. Untuk itu saya melaporkan kepada Dewan Pers supaya Metro TV bisa kembali pada relnya," ujarnya.

Corong Jokowi

Andre menilai Metro TV seperti TVRI pada masa Orde Baru. Ia mengatakan Metro TV saat ini merupakan corong pemerintahan Jokowi.

"Metro TV itu mohon maaf ya, sudah seperti TVRI zaman Orba (Orde Baru), hanya membela Pak Harto (Soeharto) dan pemerintahan masa lalu. Nah sekarang yang terjadi apa, Metro TV corong pemerintahan Pak Jokowi," ujar Andre.

Ia berharap Metro TV bisa berubah menjadi media yang bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik usai dilaporkan ke Dewan Pers.

Selain ke Dewan Pers, Andre mengaku juga bakal melaporkan Metro TV ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Andre menjelaskan, laporannya ini agar menjadi pembelajaran bagi stasiun milik Surya Paloh tersebut.

"Supaya ini pembelajaran ya, kita lihat Metro TV sudah berulang kali melakukan pelanggaran," tutup Andre.

Sementara itu, dilansir GoNews.co dari CNNIndonesia.com, pihak Metro TV menyatakan bakal terlebih dulu mempelajari substansi pelaporan dari Andre sebelum memberikan respons atau klarifikasi pernyataan resmi.

"Saya harus lihat dulu suratnya. Kebetulan saya belum terima, mungkin masih di sekretaris ya," ujar Pimpinan Redaksi Metro TV Don Bosco, Jumat (29/3).***