Termasuk Prioritas Nasional, Danau Maninjau dan Singkarak Segera Direvitalisasi

PADANG - Program penyelamatan Danau Maninjau dan Danau Singkarak diyakini akan segera terealisasi. Kedua danau tersebut masuk ke dalam daftar Penyelamatan Danau Prioritas nasional karena memang telah lama mengundang perhatian khusus dari banyak pihak, termasuk pemerintah pusat.

Pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Danau Prioritas yang digelar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2019), Menteri KLHK Siti Nurbaya menyerahkan rencana penyelamatan Danau Maninjau dan Danau Singkarak kepada Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit.

"Pencemaran Danau Maninjau dan Danau Singkarak sebagian besar disebabkan oleh praktek budidaya ikan yang tidak memerhatikan keberlangsungan danau dan ekosistem yang terkandung di dalamnya. Selain itu, perilaku masyarakat sekitar yang kerap membuang limbah ke dalam danau juga membuat pencemaran semakin sulit diatasi," ujar Siti Nurbaya seperti dilansir dari harianhaluan.com.

Oleh karena itu, ia memandang perlu adanya sinergitas lintas sektor agar pemanfaatan danau dapat dilakukan secara optimal, tanpa ada tujuan-tujuan lain yang dapat mengakibatkan kehancuran ekosistem danau semakin menjadi-jadi.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, terdapat 15 danau prioritas yang menjadi target pemulihan. Danau-danau tersebut antara lain, Danau Rawapening di Jawa Tengah, Rawa Danau di Banten, Danau Batur di Bali, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kerinci di Jambi, serta Danau Maninjau dan Danau Singkarak di Sumatra Barat.

Selanjutnya, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe dan Danau Matano di Sulawesi Selatan, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Danau Jempang di Kalimantan Timur, serta Danau Sentani di Papua.

"Saat ini danau-danau kita di Indonesia tengah berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan, di mana terjadi penurunan fungsi danau sebagai sumber air bersih dan budidaya ikan. Di samping itu, keberlangsungan ekosistem danau baik kekayaan flora maupun fauna yang terkandung di dalamnya juga ikut terancam keberadaannya. Jadi memang sudah saatnya kita bersama-sama bergerak merevitalisasi kembali danau-danau kita yang sudah tercemar itu," katanya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Ia mengatakan, ketersediaan air bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia saat ini perlu menjadi perhatian bersama. Pasalnya, diprediksi pada 2045 mendatang, Pulau Jawa akan mengalami krisis air jika keberlangsungan sumber air tidak terjaga dengan baik.

"Nah, sementara danau punya peran yang besar dalam menyimpan cadangan air. Jelas jika cadangan air di danau tercemar, maka krisis air bersih tidak akan dapat dielakkan," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah strategis serta menyusun rencana untuk menyelamatkan kedua danau tersebut.

"Kami susun dulu program perencanaannya, baru dimasukkan anggarannya. Nah, untuk itu, besok siang rencananya akan menggelar rapat di provinsi terkait hal ini. Setelah itu, baru kami sinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan," ujarnya.

Rakor Penyelamatan Danau Prioritas ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sembilan Menteri di Bali pada 2009 lalu, serta Konferensi Penyelamatan Danau I di Semarang pada 2011 dalam rangka meninjau keadaan danau di Indonesia yang terdiri dari 840 danau besar dan 735 danau kecil.

Rakor tersebut dibuka oleh Menteri KLHK dan dihadiri oleh Kepala Bappenas, Menteri PUPR, serta perwakilan dari 11 kementerian lain yang terkait. Rakor ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Menteri tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional oleh seluruh peserta yang hadir. (h/mg-dan)