Home  /  Berita  /  GoNews Group

Soal Video Polisi 'Yes..Yes..Jokowi', Kapolda Sumut: Anggota sedang Tugas Pendampingan Bansos

Soal Video Polisi Yes..Yes..Jokowi, Kapolda Sumut: Anggota sedang Tugas Pendampingan Bansos
Kamis, 21 Maret 2019 20:27 WIB
MEDAN - Video berdurasi 48 detik yang menyatakan oknum polisi melakukan dugaan sikap tidak netral dibantah.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyatakan dari video yang berdurasi 48 detik itu yang sempat viral di sosmed terjadi di sebuah kantor Camat yang berada di Padangsidimpuan.

Ia mengatakan saat itu, anggota dari Polres Sidimpuan sedang melakukan pendampingan dalam penerimaan Bantuan Sosial (Bansos) ke sembilan kepada masyarakat Sidimpuan. "Propam menyatakan saat itu, personel sedang melakukan pendampingan dalam penerimaan Bansos kepada masyarakat," katanya saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (21/3/2019).

Agus mengatakan saat itu, anggota sedang melakukan tugas pengamanan dan pendampingan bansos pemerintah melalui kementerian Sosial.

Mengenai kenapa petugas kepolisian yang ditugaskan ke sana, mantan Wakapolda Sumut ini menyatakan hal itu dilakukan karena adanya MoU antara menteri Sosial dengan Kapolri. "Jadi bentuk MoU itu, personel kepolisian harus mengawal dan mendampingi kegiatan dari Menteri Sosial yang bertujuan agar penerimaan ataupun penyaluran dana Bansos karena disinyalir selama ini pembagian bansos tidak tepat sasaran,"terang orang nomor satu di Polda Sumut ini .

Ia mengaku, anggota yang ada di sana dikarenakan adanya dugaan terjadi penyimpangan dalam pendistribusian Bansos. "Karenanya, Kemensos perlu melakukan MoU dengan pihak kepolisian. Itulah kenapa, ada personel di sana,"papar Agus.

Pada dasarnya, pembagian Bansos ini merupakan program pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat umum dan bukan pendukung caleg atau capres tertentu. Begitupun, sambung Kapolda, apabila ada ketidaknetralan dalam video tersebut, sampai saat ini, pihak Propam Polda sedang mendalami seperti apa kejadian sebenarnya.

"Sebenarnya, wajar saja masyarakat berterima kasih kepada pembuat program Bansos dalam hal ini Presiden Jokowi yang memimpin pemerintahan,"ujarnya.

Ia menyatakan tidak mungkin masyarakat berterimakasih kepada pihak kepolisian. "Yah seharusnya berterimakasih kepada pemerintah karena bansos itu program dari pemerintah yang diperuntukkan kepada masyarakatnya,"terangnya.

Ia menegaskan, silahkan saja bertanya kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan Bansos tersebut. "Apakah mereka masyarakat umum, atau para pendukung Caleg dan Capres,"ujarnya.

Ia menyatakan coba perhatian, pembangunan bansos kalau tidak diawasi. "Pasti penyelewengan akan terjadi dan pasti terjadi. Maka itu, pihak Kemensos melakukan MoU dengan pihak kepolisian untuk lakukan pengamanan agar tepat sasaran, dan masyarakat yang berhak menerima harus benar-benar dinyatakan kalau masyarakat menerima Bansos tersebut,"katanya.

Jadi, sambung pria dengan bintang dua dipundaknya ini, kehadiran personel polisi agar semua masyarakat yang divalidasi datanya agar benar-benar valid. "Kita memberikan bantuan Bansos kepada yang berhak sesuai list dari Dinas Sosial," ujarnya seraya menyatakan tidak ada berbau kampanye dalam pembagian Bansos ini.

"Karena, tidak bisa seenaknya mereka untuk memanfaatkan peluang untuk penentingan apapun, apalagi yang diperuntukkan kepada masyarakat," jelas Kapolda Sumut.

Ia mengaku dalam pembagian Bansos ini apabila tidak diawasi, maka akan banyak terjadi penyelewengan. "Yang paling jelasnya, dalam pembagian bansos ini, kalau tidak diambil oleh personel, maka akan terjadi penyelewengan di mana semuanya mau ikutan untuk bermain," katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:TribunMedan
Kategori:GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/