Benarkah OTT Rommy Bukti Hukum Era Jokowi Tajam ke Atas? Ini Kata Pengamat

JAKARTA - Kubu TKN mengklaim, kasus OTT KPK terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy adalah bukti hukum di era Jokowi tidak tumpul ke bawah, tapi justeru tajam ke atas.

Menanggapi hal itu, Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, kasus penangkapan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy atau Rommy, belum bisa dijadikan patokan hukum di era Jokowi tajam ke atas.

Pasalnya kata Pangi, Rommy hanya Ketua Umum Partai yang kebetulan ada dilingkaran Jokowi.

"Kalau menteri Jokowi banyak yang masuk penjara, bisa dikatakan pemerintah tak tebang pilih. Ini kan baru ketua umum partai pengusung Jokowi," ujar Pangi saat dihubungi GoNews.co, Sabtu (16/3/2019) di Jakarta.

Pemerintahan Jokowi kata Pangi, bisa saja menjual dengan 'lagu' tidak melakukan intervensi politik terhadap KPK. Namun faktanya kata dia, dengan adanya orang di lingkaran Jokowi yang tidak benar, jelas merusak citra pemerintahan Jokowi itu sendiri.

"Cara menyelamatkan citra pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah, dengan mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi, termasuk orang dekat yang selama ini berada dalam lingkarannya. Ini hanya soal bagaimana menjaga trust building dan citra pemerintah saja, kita sudah mahfum bagaimana kedekakatan Rommy dengan RI 1 selama ini," tandasnya.

Ia juga mencontohkan, bukti hukum tajam ke atas pernah dilakukan Presiden sebelumnya, yakni SBY.

"Sama dengan era SBY banyak menteri yang masuk penjara, dan waktu itu SBY menyerahkan semua ke KPK tanpa melakukan intervensi politik," bebernya.

Sementara itu, Pengamat Politik Ray Rengkuti mengatakan, kejadian OTT Rommy secara tidak langsung akan menimbulkan saling klaim, dan media sosial khususnya akan diramaikan dengan perbincangan soal kedekatan Romy dengan 01.

"Betapa kubu politik tertentu penuh dengan orang-orang yang tertangkap OTT. Tapi di kubu lain adalah pembuktian bahwa mereka tidak pernah mengintervensi hukum dan ikut serta dalam arus gerakan anti korupsi. Begitulah adanya," tukasnya.

Dua klaim ini kata dia, akan saling tindih. Tinggal dalam momen apa dan narasi siapa pada waktu tertentu unggul dan yang lain tertinggal.

Namun saat ditanya apakah kasus ini akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah suara pendukung Jokowi? Ray mengatakan, implikasi situasi saat ini terhadap pemilih tidak akan terlalu banyak.

"Rasanya tidak akan ada yang berpindah drastis atau masuk ke kubu lain. Pemilih kedua pasangan sudah dalam kondisi yang saya sebut sebagai fanatisme pemilih. Jadi apapun peristiwa, kasus yang menimpa, tidak akan memalingkan mereka dari pilihan. Lebih-lebih jika yang kena itu bukanlah caoresnya secara langsung," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Jerry Massie menyarankan agar kubu 01 tidak memberikan pembelaan terhadap Rommy yang sedang berurusan dengan KPK.

Namun demikian, ia menyebut penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh KPK tidak akan berpengaruh banyak dengan elektabilitas Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi - Maruf Amin.

"Ini patut dicontohi dengan tak mengintervensi terkait OTT ketua PPP Romy Romahurmuziy. Saya menilai ini hal yang baik. Jika 01 membela Rommy, maka akan jatuh elektabilitas sang Petahana," ujar Jeery saat dihubungi GoNews.co, Jumat (15/3/2019) malam.

Bahkan bukan hanya ke Petahana, tapi kata dia, juga bisa menjatuhkan elektabilitas elektoral mereka. "Serahkan saja pada KPK seperti apa kelanjutannya. Semua hukum yang akan bicara dan menjawab. Jika ada intervensi maka ini bumerang bagi sang petahana itu sendiri," tandasnya.

Jerry Massie pun menilai Operasi tangkap tangan KPK terhadap Romahurmiziy tamparan keras buat PPP dan juga tim TKN Jokowi - Maruf Amin.

Sebab kata dia, PPP merupakan partai pendukung Jokowi. "Saya lihat ini ada pengaruh (elektabilitas) nya tapi tidak terlalu signifikan. Tapi bisa saja ini akan digoreng dan perlu juga kewaspadaan dari Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin," tukasnya.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

"Ini merupakan bukti nyata pemerintah, seperti yang selama ini telah ditunjukkan memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami apresiasi pemerintah yang tidak mengintervensi proses penegakan hukum," kata Direktur Konten TKN TB Fiki Satari di Posko Cemara, Jakarta Pusat.

Dia berharap proses hukum berjalan dengan baik. Dia juga mendoakan keluarga Rommy kuat dalam menghadapi kasus ini.

"Proses yang berjalan pada Saudara Romahurmuziy, semoga berjalan dengan baik dan transparan," ujarnya.

Dia ingin proses hukum terhadap Rommy ditegakkan seadil-adilnya. Dia juga meminta semua pihak menjunjung asas praduga tak bersalah.

"Serta agar kepada Saudara Romahurmuziy diberikan proses hukum seadil-adilnya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujar dia.***