BPN Segera Temui Kemendagri soal DPT Tak Wajar, Ini Rincian Datanya!

JAKARTA - Sejumlah 17,5 juta data pemilih tak wajar dalam jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP 2), mendorong Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk segera mengkonfirmasi kepada pihak Kemendagri.

Kenapa Kemendagri? Karena diantara basis data yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 berasal dari data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri.

"Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri (dalam hal ini, red) Dukcapil," kata Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ahmad Riza Patria, usai pertemuannya dengan Pimpinan KPU RI di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Senin (11/03/2019).

Berikut ini adalah rincian data yang dianggap tak wajar oleh BPN Prabowo-Sandi dan diungkap Riza di hadapan wartawan:

1) Sekira 9,8 juta pemilih Pemilu 2019 ditemukan lahir pada 1 Juli.
2) Sekira 3 juta pemilih Pemilu 2019 ditemukan lahir pada 31 Desember.
3) Sekira 2,3 juta pemilih Pemilu 2019 ditemukan lahir pada 1 Januari.
4) Lebih dari 300 ribu pemilih berumur di atas 90 tahun.
5) Sebanyak 20.475 berumur di bawah 17 tahun.
6) Sebanyak 41.555 Kartu Keluarga di Banyuwangi, diduga salah data.

Bersama dengan Riza, turut hadir di KPU RI, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, serta perwakilan dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelum kunjungan BPN ke KPU hari ini, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah pernah membuat heboh publik dengan menyampaikan dugaan modus kecurangan Pemilu 2019 yang terkait dengan data pemilih diduga invalid dan kertas suara ilegal.

"Modus kecurangannya itu adalah pencoblosan invalid di TPS. Itu modusnya. Jadi sekarang ini ada 15 juta data yang tidak bisa diverifikasi oleh KPU," kata Fahri di Senayan, Jakarta, Selasa (05/03/2019).

"15 juta invalid itu sekitar 8-9 persen (suara nasional, red). 8-9 persen adalah kartu suara ilegal yang bisa dicoblos dimana pun," terang Fahri.

KPU sempat meminta Fahri untuk menyampaikan data tersebut kepada KPU untuk bisa dilakukan pengecekan. Adapun soal kertas suara ilegal, KPU memastikan hal itu tidak ada.***