Debat Pilpres 'Nurut' ke Pihak Swasta, PDIP Tuding KPU Tidak Berdaulat

JAKARTA - Dianggap tidak berdaulat, debat pilpres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama stasiun TV swasta nasional menuai polemik.

Tak hanya pengamat politik maupun warga, bahkan Politisi MPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon yang notabene adalah pendukung petahana menyebutkan, KPU tidak bekerja sesuai dengan biaya triliunan yang sudah digelontorkan dari APBN.

Pasalanya kata Simbolon, KPU tidak harusnya menjadi penyelenggara debat tanpa harus melibatkan swasta. Karena kata dia, dalam debat Pilpres baik yang pertama maupun kedua, waktu yang ada justeru tidak bisa dimanfaatkan kedua capres akibat adanta iklan atau commercial break.

"Ini tidak berdaulat, karena kalau pemilu yang diselenggarakan KPU sepenuhnya dibiayai APBN kita. Tapi buktinya debat capres kita dibiayai swasta, oleh iklan, ada commercial break," ujarnya saat menjadi narasumber pada diskusi 4 Pilar MPR dengan bertajuk 'Menuju Pemilu yang Berkualitas dan Berkualitas' di komplek DPR, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Effendi Simbolon juga merasa heran, kenapa KPU tidak mempertahankan kewenangannya, dan justeru mau diatur-atur TV swasta.

Dengan demikian kata dia, acara debat capres menimbulkan kesan sebatas memenuhi kepentingan media sesaat.

"Akhirnya bahasa yang keluar untuk kepentingan media saja akhirnya, esensinya nggak ada. Sehingga capres pun tidak keluar gagasannya. Padahal ini hanya soal recehan, berapa sih untungnya? Paling hitungan saya hanya sekitar 12 miliar, tapi sudah merugikan KPU sendiri," bebernya.

Anggota Komisi I DPR ini yakin debat capres bisa tidak dibatasi waktu jika dibiayai negara sepenuhnya. Hal itu tentu membuat rakyat semakin jelas mengetahui gagasan dan pemikiran para capresnya.

"Ini perhelatan periodisasi nasional kok bisa diselenggarakan swasta? Jadi kalau memang dikatakan berdaulat 100 persen tidak boleh itu, jadi harus dibiayai negara," pungkasnya.***