Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
Peristiwa
23 jam yang lalu
Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Nenek dan Cucu Balitanya Tewas
2
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
GoNews Group
20 jam yang lalu
Total Bantuan PKS untuk Penanggulangan Covid-19 Capai Rp68,9 M
3
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
GoNews Group
20 jam yang lalu
Begini Seharusnya Prosedur Mewawancarai Napi...
4
'New Normal', Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
Ekonomi
19 jam yang lalu
New Normal, Fraksi PPP DPR Minta Bukan cuma Mal yang Dibuka
5
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
GoNews Group
16 jam yang lalu
Alih-Alih Tekan Resiko Covid-19, Anjuran Penggunaan Vitamin C Massal bisa Untungkan Korporasi
6
Alhamdulilah, dari 25 Orang Pasien Positif Covid -19 di Padang Panjang, 21 Orang Dinyatakan Sembuh
Lingkungan
9 jam yang lalu
Alhamdulilah, dari 25 Orang Pasien Positif Covid -19 di Padang Panjang, 21 Orang Dinyatakan Sembuh
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Ganti Rugi Jalan Tol Terlalu Rendah, Pemprov Sumbar Cari Pengacara untuk Dampingi Pemilik Lahan Menggugat ke Pengadilan

Ganti Rugi Jalan Tol Terlalu Rendah, Pemprov Sumbar Cari Pengacara untuk Dampingi Pemilik Lahan Menggugat ke Pengadilan
Wagub Sumbar Nasrul Abid meninjau jalur tol Padang-Pekanbaru. (foto: Riki Chandra/JawaPos.com)
Senin, 18 Februari 2019 21:21 WIB
PADANG - Persoalan ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru belum juga kunjung rampung. Hal ini adalah buntut dari penolakan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman yang menolak harga ganti-rugi yang ditetapkan tim appraisal dianggap terlalu rendah.

Nilai tanah yang dikeluarkan tim appraisal pada pembebasan lahal mega proyek yang ground breakingnya dilakukan Presiden Joko Widodo itu berada di angka Rp 32 ribu - Rp 280 ribu/meter persegi. Harga tersebut yang tidak disetujui masyarakat dan sempat beberapa kali memicu aksi demonstrasi.

Dikutip dari JawaPos.com, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menginginkan pembangunan tol tetap berlanjut. Sebab, jalan yang termasuk ke dalam Trans Sumatera itu adalah proyek strategis nasional. Namun, masyarakat tentu tidak harus menjadi korban dari proses ganti rugi.

Menindaklanjuti soal harga tersebut, pihaknya mengaku telah menugaskan Biro Hukum untuk mencari pengacara yang akan mendampingi pemilik lahan (terdampak proyek tol) melakukan gugatan ke Pengadilan. Sehingga harga ganti rugi lahan tol Padang - Pekanbaru bisa sesuai dengan yang dinginkan.

"Saya sudah tugaskan Biro Hukum mencari penasehat hukum mendampingi pemilik lahan melakukan gugatan ke Pengadilan. Sehingga nanti mereka (pemilik lahan terdampak tol) mendapat harga yang wajar," kata Wagub Nasrul Abit, Senin (18/2/2019) seperti dilansir JawaPos.com.

Saat ini, terang Nasrul, lahan yang sudah berhasil dibebaskan belum banyak. Khusus untuk titik nol sampai 4,2 Km belum bisa digarap, karena terhalang proses ganti rugi.

Di titik nol sampai 4,2 Km ini, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. Lima bidang sudah dibayarkan dan tinggal 6 lagi yang sudah setuju namun belum dibayarkan. Serta, dari titik 4,2 km hingga 30 km selanjutnya, ada 109 bidang yang juga harus dibebaskan.

"Harapan kami, pembangunan tol lancar. Pembebasan lahan bisa dilakukan dan tidak terpisah-pisah. Sehingga pengerjaannya tidak lompat-lompat juga," katanya.

Sementara itu, Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Ramos Pardede mengatakan, pihaknya akan melakukan pengerjaan di lahan yang sudah bebas. Sebab, kewenangan pembebasan lahan berada di tangan BPN.

"Kami sudah mula bentuk kerangka jalan, tapi masih ada yang belum tuntas termasuk sertifikat dabel. Untuk itu, mana yang sudah bebas saja yang kami kerjakan sambil menunggu lahan lain bebas," ujarnya. (jpc)

Editor : arie rh
Sumber : JawaPos.com
Kategori : GoNews Group, Umum, Hukum, Sumatera Barat, Padang, Padang Pariaman

Loading...
www www