Soal Penolakan Prabowo Salat Jumat, Fahri Desak Pemerintah Klarifikasi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bicara soal rencana capres Prabowo Subianto melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang (MAS) yang ditolak karena dinilai politis.

Fahri mencurigai, dibalik pelarangan salat Jumat kepada Prabowo, ada campur tangan dari penguasa.

"Saya agak curiga bahwa memang kaki tangan kekuasaan itu terlalu jauh itu untuk intervensi hal-hal yang sifatnya pribadi. Orang pergi salat Jumat kan peribadatan pribadi. Saya memang mendengar ada keluhan dari tim Pak Prabowo bahwa mereka dibatasi untuk ketemu masyarakat," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Baca juga: Takmir Tolak Politisasi, Prabowo Tetap Salat Jumat di Masjid Agung Semarang

Fahri meminta KPU dan Bawaslu proaktif menangani isu semacam ini. Fahri mengingatkan agar Pemilu 2019 independen.

"Saya kira KPU dan Bawaslu itu harus aktif mengadvokasi pemilu yang independen. Menurut saya, KPU atau Bawaslu," ujarnya.

Fahri kemudian menyebutkan dasar kecurigaan dirinya tentang keterlibatan penguasa. Dia mengatakan para pejabat pemerintah tak responsif menanggapi isu serupa.

"Kan tugasnya Mendagri, Kapolri. Ya, harusnya Kapolri atau Menko Polhukam itu bicara dari panggung Istana. Presiden ini nggak paham ya. Dia (harusnya) ngomong begini, 'eh itu mesjid tidak ada larangan. Siapapun itu boleh solat dimanapun. Jangan main main ngelarang orang'," kata Fahri.

"Tapi ini bukannya malah ngomong begitu. Tapi ada indikasinya yang bermain malah kaki tangan pemerintahan. Itu saya dapat laporan dari orang timnya Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo itu dibatasi ketemu orang gitu-gitu kan," imbuh dia.

Baca juga: Takmir Masjid Agung Semarang Larang Omongan Politik Saat Prabowo Datang

Sebelumnya beredar kabar bahwa KH Hanief Ismail keberatan adanya rencana Prabowo Subianto akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Semarang, Jum'at (15/2) besok. Alasannya salat Jumat yang akan diadakan oleh Prabowo itu dinilai mempolitisir ibadah dan memakai masjid untuk kepentingan politik.

Politisasi itu dapat dilihat dari upaya mengerahkan massa dan menyebar pamflet ke masyarakat agar ikut salat Jumat bersama Prabowo Subianto di masjid tersebut.

Namun informasi mengenai larangan itu dibantah oleh KH Hanief. Dia menegaskan bahwa pihaknya memang keberatan dengan penyebaran pamfet untuk ajakan salat Jumat bersama capres tersebut.

"Kami hanya merasa keberatan adanya pamflet ajakan salat Jumat bersama Prabowo di Masjid Kauman. Artinya keberatan kami salat dijadikan ajang kampanye atau dipolitisasi," tegas KH Hanief.***