Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jaga Perekonomian, Presiden: Jangan Ada Lagi Beli dari Luar
GoNews Group
14 jam yang lalu
Jaga Perekonomian, Presiden: Jangan Ada Lagi Beli dari Luar
2
NJOP Tinggi dan Memberatkan, Legislator Lirik Insentif sebagai Solusi
Ekonomi
20 jam yang lalu
NJOP Tinggi dan Memberatkan, Legislator Lirik Insentif sebagai Solusi
3
Misbakhun Dorong Efektivitas Ratusan Triliun Subsidi Energi
GoNews Group
20 jam yang lalu
Misbakhun Dorong Efektivitas Ratusan Triliun Subsidi Energi
4
Jamuan Makan Malam dengan Puan, Pimpinan DPD RI Minta Hasil Kinerja Lembaganya Ditindaklanjuti DPR
Politik
9 jam yang lalu
Jamuan Makan Malam dengan Puan, Pimpinan DPD RI Minta Hasil Kinerja Lembaganya Ditindaklanjuti DPR
5
KAI Butuh Dana Talangan, Legislator Dorong Kreativitas Bisnis
GoNews Group
20 jam yang lalu
KAI Butuh Dana Talangan, Legislator Dorong Kreativitas Bisnis
6
DPR Tegaskan Pentingnya Penyelamatan UMKM Segera
GoNews Group
20 jam yang lalu
DPR Tegaskan Pentingnya Penyelamatan UMKM Segera
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Timbulkan Polemik, Pemko Pariaman Hentikan Pembukaan Jalan yang Membelah Hutan Mangrove

Timbulkan Polemik, Pemko Pariaman Hentikan Pembukaan Jalan yang Membelah Hutan Mangrove
Lokasi lahan mangrove yang dibabat dengan eskavator untuk dibuat jalan di Desa Apar. (foto: minangkabaunews.com)
Senin, 17 Desember 2018 21:10 WIB

PARIAMAN - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman akhirnya secara resmi menghentikan pembukaan jalan yang membelah kawasan hutan mangrove di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Senin (17/12/2018).

Dikutip dari Covesia.com, kepastian penghentian pembukaan jalan penghubung antara desa Ampalu dan Desa Apar itu dilakukan setelah Pemko Pariaman berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembukaan jalan tersebut.

"Penghentian ini sesuai dengan perintah Wali Kota Pariaman. Pak Wali ingin kawasan hutan mangrove itu disterilkan dulu," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pariaman Adrial saat ditemui Covesia.com di kawasan Penangkaran Penyu Desa Apar, Senin (17/12/2018).

Kata Adrial, dalam beberapa hari ke depan Pemko Pariaman akan memanggil perwakilan masyarakat Desa Apar untuk duduk bersama membahas penyelesaian sengketa pembukaan jalan baru tersebut.

"Kita harus duduk bersama dengan mereka. Harus dijelaskan kalau mangrove itu jenis tanaman yang dilindungi," katanya.

Diungkap Adrial, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman, kawasan hutan mangrove tersebut merupakan kawasan yang dilindungi.

"Memang kawasan hutan mangrove itu bersebelahan dengan tanah ulayat masyarakat. Namun, itu bukan alasan untuk membabat mangrove yang ada," jelasnya. ***

Editor : arie rf
Sumber : covesia.com
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Sumatera Barat, Pariaman

Loading...
www www