Sri Mulyani Mengaku Depresi saat Ditanya Dana untuk Korban Gempa

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku depresi saat ditanyai soal kecukupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemulihan bencana alam.

Diketahui bencana gempa mengguncang Lombok dan tsunami menerpa Palu dan Donggala.Keluhan ini disampaikannya di forum diskusi bertajuk Risiko Pembiayaan Bencana dan Asuransi di Indonesia yang merupakan salah satu acara di Pertemuan Tahunan para negara anggota Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (Annual Meeting International Monetary Fund-World Bank/AM IMF WB) 2018.

"Selalu ada yang ditanyakan oleh media di setiap kesempatan wawancara, 'apakah dananya pasti cukup?' Ini terkadang membuat saya depresi. Itu memberikan tekanan bagi saya," ujarnya, sapaan akrabnya, di Bali, Rabu (10/10).

Sebenarnya, ia maklum dengan pertanyaan tersebut. Toh, selama ini pembiayaan untuk bencana alam selalu ditutup pemerintah dengan APBN. Namun demikian, APBN juga memiliki fungsi pembangunan, sehingga kemampuan APBN terbatas.

Di sisi lain, kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam biasanya tidak sedikit. Ia mencontohkan, kerugian atas bencana tsunami Aceh pada 2004 lalu mencapai Rp51,3 triliun. Sedangkan kerugian atas bencana alam yang terjadi selama 2004-2013 mencapai Rp126,77 triliun.

"Sebenarnya, saya tidak keberatan diajukan pertanyaan itu. Tapi saya merasa memang perlu untuk melakukan perencanaan yang lebih baik supaya media tidak perlu mengajukan pertanyaan seperti itu," katanya.

Untuk itu, ia menilai pemerintah memang perlu mempercepat kajian kebijakan pembiayaan baru yang bisa diandalkan ketika bencana alam terjadi, baik untuk penanganan maupun pemulihan menyeluruh.

Menurut Ani, salah satu kebijakan yang sedang dikaji pemerintah ialah asuransi bencana alam untuk melindungi aset negara. Kajian meliputi risiko fiskal yang ditimbulkan setiap kali ada bencana, profil bencana, frekuensi, dampak, hingga titik-titik yang prioritas untuk diasuransikan lebih dulu.

Bila tak ada aral melintang, rencananya pemerintah akan mulai menjalankan kebijakan asuransi bencana alam pada tahun depan."Saya telah mengambil inisiatif untuk mulai memberikan penanggungan asuransi untuk sebagian gedung pemerintah dan kami sudah bicara dengan pelaku industri asuransi domestik untuk melindungi masyrakat," tutur dia.

Meski begitu, ia masih enggan memberi rincian lebih dalam, seperti berapa besar dana yang dibutuhkan untuk membayarkan premi asuransi hingga aset negara mana saja yang akan diasuransikan lebih dulu.

Di sisi lain, bersamaan dengan perhelatan IMF-WB 2018, Ani ingin pula memanfaatkan forum ini untuk mendapatkan pengalaman dari para negara yang rawan diguncang bencana alam. Tujuannya, agar mendapat solusi dan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat. ***