Masyarakat Tolak Harga Ganti Rugi, Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin Terancam Mandek

PADANG - Pembangunan jalan tol seksi 1 Padang - Sicincin terancam tak jalan. Pasalnya, sampai saat ini tak ada kesepakatan harga tanah antara masyarakat pemilik dengan pemerintah. Masyarakat enggan melepaskan lahan karena harga dianggap terlalu murah. Jika tak kunjung tuntas, pembangunan mega proyek ini terancam mandek.

Jauh-jauh hari, tim penilai atau appraisal sudah memutuskan harga ganti rugi lahan mulai dari Rp42 ribu sampai Rp286 ribu per meter persegi. Nominal ganti rugi sesuai dengan letak lahan. Jika dianggap strategis, harganya lebih mahal, begitu juga sebaliknya.

Akan tetapi, harga yang ditetapkan tersebut jauh dari harapan masyarakat yang dalam perhitungan menilai tanah mereka layak dihargai Rp600 ribu - Rp2 juta per meternya.

Polemik harga ini bahkan sudah berlangsung lama, dan sampai ke ranah pengadilan. Masyarakat yang tidak menerima patokan harga melayangkan gugatannya secara hukum. Namun, gugatan itu kandas. Meski demikian, masyarakat tetap enggan melepaskan tanahnya.

“Memang ada polemik dalam pembebasan lahan. Awalnya masyarakat menerima dan mendukung pembangunan tol itu. Namun, setelah penetapan harga dari tim penilai, terjadi penolakan pelepasan lahan karena harga dianggap terlalu murah,” kata Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, Selasa (2/10) malam seperti dilansir harianhaluan.com.

Dijelaskan Wabup Padang Pariaman, segala upaya mediasi sudah dilakukan agar persoalan lahan bisa dituntaskan. Namun, sejumlah upaya yang dilaksanakan sampai sekarang menemui jalan buntu.

"Kita sudah mendiskusikan dengan pemilik lahan, kejaksaan dan tokoh masyarakat, tapi tidak ada kesepakatan. Bahkan persoalan ini juga diajukan ke pengadilan, untuk mendapatkan kepastian hukum soal harga, namun perkaranya tidak dapat diterima dan dianggap Niet Ontvankelijke Verklaard (NO),” lanjut wabup.

Putusan NO dianggap inkrah karena masyarakat tidak mengajukan upaya hukum lebih tinggi dalam polemik ini. “Seharusnya, dengan tidak bandingnya masyarakat, putusannya inkrah dan ganti rugi lahan bisa dilaksanakan sesuai kajian tim, namun masyarakat tetap saja menolak. Sampai sekarang pemerintah masih berupaya untuk menyelesaikan masalahnya, agar pembangunan tol bisa berjalan,” ucap Suhatri.

Ditegaskan Suhatri, secara penuh, pemerintah Padang Pariaman mendukung proyek pembangunan tol, tapi di sisi lain juga tak ingin masyarakat dirugikan dalam pengerjaan proyek pusat tersebut.

"Sebagai fasilitator kita tidak mau menghambat proyek ini. Tapi, kita juga tidak mau melihat masyarakat dirugikan,” tegas Suhatri.

Selain mediasi, Pemprov Sumbar juga sudah mencoba masukan dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) terkait harga tanah. Pendapat MAPPI, lahan dibayar sesuai harga tanah setempat. Namun Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menemui kejanggalan.

Ketika dilakukan apraisal oleh tim, NJOP sesuai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya Rp27 ribu per meter, namun muncul pula NJOP baru yang dikeluarkan Dinas Keuangan Daerah (DKD) Padang Pariaman dengan nilai Rp702 per meter.

Untuk itu, pemerintah provinsi mencoba meminta pendapat Mahkamah Agung (MA) untuk dasar hukum pembebasan. Permintaan dasar hukum ke MA dikarenakan putusan pengadilan yang dianggap inkrah, tak kunjung bisa dilaksanakan.

Segera Tuntaskan

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PDI Perjuangan Albert Hendra Lukman meminta Pemkab Padang Pariaman dan Pemprov Sumbar segera mencari solusi dalam persoalan lahan.

Dikatakan Albert, untuk pembangunan jalan tol, kewenangan pusat hanyalah menyediakan anggaran, untuk lahan tanggungjawabnya ada di daerah. Utamanya di Kabupaten Padang Pariaman.

"Selain Pemkab Padang Pariaman, Pemprov sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah harus mendorong masalah lahan ini bisa segera selesai, mesti ada keseriusan dari keduanya," ujar Albert saat berbincang dengan Haluan, Selasa (2/10).

Albert menambahkan, jika Tol Padang-Pekanbaru bisa tuntas sesuai perencanaan, banyak manfaat yang bisa didapat. Diantaranya, waktu tempuh Padang-Pekanbaru akan lebih singkat. Jika biasanya perjalanan Padang-Pekanbaru bisa memakan waktu 8-10 jam dikarenakan macet, urai dia, dengan adanya tol perjalanan dua daerah ini akan bisa ditempuh dalam waktu 3-4 jam saja.

"Kalau sudah begitu akses orang dan barang akan lebih cepat dan efektif," kata Albert yang juga anggota Komisi I DPRD Sumbar tersebut.

Saat akses lancar, lanjut dia, perekonomian akan meningkat. Tak kalah pentingnya menurut dia kondisi ini akan bisa mendorong wisatawan lebih banyak lagi berkunjung ke Sumbar.

"Seperti kita ketahui Sumbar ini kan terkenal dengan keindahan alamnya, tapi niat orang untuk datang kadang terkendala karena macet dan lama. Kalau sudah ada tol, wisatawan tak perlu lagi dihantui masalah macet," ucap Albert.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Demokrat M Nurnas mengatakan, pembebasan lahan untuk pembangunan Tol Padang-Pekanbaru mestinya tidak ada masalah. Ini karena, ganti rugi lahan telah merujuk pada nilai appraisal.

Terkait manfaat saat Tol Padang-Pekanbaru ini selesai, Nurnas punya pandangan tersendiri perihal ini. Ia menuturkan, dilihat dari kelancaran akses transportasi, tol memang membawa dampak positif, tapi jika dilihat dampaknya untuk ekonomi masyarakat kecil, ia melihat efeknya tidaklah terlalu ada.

"Masyarakat kan tidak bisa berada di pinggir jalan tol untuk berjualan, jika tersedia rest area yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berjualan jumlahnya terbatas," ucap Nurnas.

Untuk diketahui, groundbreaking Seksi I Tol Padang-Pekanbaru dilakukan Presiden Joko Widodo 9 Februari lalu. Jalan tol ini rencananya terbagi ke dalam beberapa seksi.

Adapun Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) sendiri baru ditandatangani oleh PT Hutama Karya (Persero), selaku BUMN karya yang ditunjuk pemerintah untuk menggaran ruas Tol Trans Sumatera pada Juli 2018.

Penandatanganan PPJT tersebut menjadi tanda dimulainya pekerjaan awal. Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo menargetkan, proyek ini dapat selesai pada 2025. Namun, ia memberikan satu catatan. Dengan asumsi pembebasan lahan dapat selesai seluruhnya paling lambat pada Desember 2021.

Untuk menyelesaikan proyek ini, diperlukan anggaran sekitar Rp 80,4 triliun. Rinciannya, untuk konstruksi ruas Padang-Sicincin Rp 4,753 triliun dan Rp 75,657 triliun untuk ruas Sicincin-Pekanbaru. Nantinya tol ini akan terbagi ke dalam 14 seksi. Seksi 1-2 terbentang mulai dari Pekanbaru-Bangkinang dan Seksi 3-7 Bangkinang-Payakumbuh.

Susun DED

Terkait terowongan sepanjang 8,95 kilometer bagian dari ruas Padang-Pekanbaru yang pendanaannya akan menggunakan pinjaman Jepang dengan biaya pembangunan tersebut diperkirakan Rp6,30 triliun, sejauh ini masih dalam tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED). Berdasarkan data DRPPLN/green book, pinjaman yang diusulkan kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) tersebut nilainya mencapai USS420 juta atau sekitar Rp6,30 triliun.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto mengatakan bahwa kementerian telah mengusulkan pinjaman pembangunan tersebut dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) 2018 sembari menyusun desain trase terowongan yang akan menembus pegunungan Bukit Barisan tersebut. ”Sudah masuk green book dan saat ini dalam proses ketersediaan DED, karena terowongan ini akan menembus Bukit Barisan dan melewati hutan nasional sehingga kami mencari trase terbaik yang tidak merusak lingkungan," kata Sugiyartanto, akhir pekan lalu dilansir dari bisnis.com.

Nilai pinjaman yang diajukan tersebut lebih rendah dari perkiraan kebutuhan awal pembangunan terowongan yang diestimasi mencapai Rp9 triliun. Sugiyartanto mengatakan bahwa nilai tersebut merupakan perhitungan awal yang dibutuhkan dan pelaksanaannya nanti tergantung pada lelang kontraktor nantinya.

Dirjen menuturkan bahwa pembangunan terowongan rencananya berada di wilayah Payakumbuh di Provinsi Sumbar menuju Pangkalan di Provinsi Riau atau belum pada bagian ruas Padang—Pekanbaru sepanjang 254,80 kilometer yang pengerjaannya telah dimulai yakni Padang—Sicincin.
Perkiraan keseluruhan nilai investasi untuk seluruh ruas Padang—Pekanbaru mencapai Rp80,41 triliun. Keseluruhan ruas ditargetkan dapat beroperasi penuh pada 2025. (h/len/mg-mal)