Tegas, Ulama di Ranah Minang Tolak Islam Nusantara dan Aturan Pengeras Suara Masjid

PADANG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar pertemuan akbar dengan para ulama dan tokoh adat di Kota Padang Panjang pada 14-16 September 2018. Muzakarah ulama dan tokoh adat se-Sumbar itu membahas polemik Islam Nusantara yang dibolehkan MUI Pusat.

Pertemuan ini sekaligus membahas perihal anjuran Kemenag RI yang meminta setiap jajarannya di daerah menyosialisasikan kembali aturan penggunaan suara di masjid. Hal itu seperti tertuang dalam surat edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Nomor B. 3940/DJ.III/HK.00.07/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

Dari muzakarah itu disepakati tujuh poin penting terkait dua hal yang dibahas di atas. Di antaranya sepakat menolak konsep Islam Nusantara. Lalu, menolak SE Kemenag soal aturan pengeras suara adzan di masjid dan musala.

"Jika ungkapan kami tidak butuh Islam Nusantara belum bisa dipahami mereka (ulama yang membolehkan Islam Nusantara), maka dalam muzakarah di Padang Panjang itu kami nyatakan tegas menolak Islam Nusantara," kata Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar, Senin (17/9) seperti dilansir RiauPos.co.

Selanjutnya, pertemuan itu sepakat menggelar rapat akbar dengan niniak mamak, bundo kanduang, cadiak pandai dan lainnya di puncak Pato Bukik Marapalam, Tanah Datar. Hal ini untuk mengukuhkan kembali filosofi Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, Syara Mangato Adat Mamakai (ABS-SBK-SMAM) dalam Bai’at Bukik Marapalam Jilid II.

Selain itu, pertemuan juga mengharuskan setiap masjid di Ranah Minang memiliki Imam Besar. Nantinya, MUI Sumbar bersama pihak terkait menyusun buku panduan tentang pengelolaan masjid sesuai syariat Islam.

"Inilah pesan ulama Ranah Minang untuk umat di ranah dan rantau. Pesan ini juga peringatan kepada mereka yang mencoba-coba mengusik prinsip berkeislaman umat di Ranah Bundo Kanduang," tutur Buya Gusrizal.***