Fahri Hamzah Minta Pemerintah Juga Bantu Korban Gempa di Sumbawa

Fahri Hamzah Minta Pemerintah Juga Bantu Korban Gempa di Sumbawa
Fahri Hamzah saat memberikan bantuan ke korban bencana gempa di Sumbawa. (Dok.DPR)
Kamis, 06 September 2018 13:16 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali Nusa Tenggara Barat (NTB), tepatnya di Pulau Sumbawa untuk memantau penanganan pascagempa. Namun, ia menemukan, di Sumbawa khususnya masih banyak bangunan rusak yang masih belum direhabilitasi.

Menurut Fahri, perhatian publik dan pemerintah pusat tidak maksimal di Sumbawa yang memang lebih awal diguncang gempa, karena terlalu fokus bantuan di Pulau Lombok. Padahal di Sumbawa kerusakan tak kalah parah hanya dalam satu guncangan 6,9 SR yakni pada 19 Agustus. Di Pulau Bungin 24 rumah terbakar dan sebagian lainnya ambruk akibat gempa. Selain itu di wilayah Alas beberapa sekolah Ambruk.

"Di Kabupaten Sumbawa Besar, di Lamunga dan Meraran Kecamatan Seteluk puluhan rumah roboh dan hingga hari ini warga masih tinggal di lapangan di bawah tenda-tenda seadanya," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis (6/9/2018). 

Usai bertemu warga di lapangan Meraran, Seteluk yang menjadi lokasi pengungsian, Kabupaten Sumbawa Barat, Fahri menemukan dana bantuan pemerintah masih juga belum turun,

"Temuan secara umum di lapangan adalah pemerintah belum menurunkan dana apapun yang terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa NTB," kata Fahri.

Selanjutnya, Fahri dan anggota DPRD NTB Nurdin Ranggabarani menyambangi Pulau Bungin yang lokasinya sangat dekat dengan episentrum gempa 19 Agustus. Di Bungin dan Taliwang, Fahri menyerahkan simbolis bantuan kepada Wakil Bupati dan Kwarcab Pramuka Sumbawa Barat.

Selain itu ia melakukan inpseksi dan memberikan pengarahan di Posko Bencana di Alas dan Taliwang. Saat meninjau sekolah darurat di Alas, Fahri menyemangati siswa SD Negeri, dialog dengan warga di Lamunga kemudian menyertai warga sholat Maghrib hingga Isya di Meraran, Seteluk.

"Infrastruktur pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah dan lainnya belum tersentuh bantuan dan terjadi silang kepentingan dalam penanganan," sebut Fahri.

Padahal, lanjut politisi PKS itu, pemerintah daerah telah siap dengan verifikasi dan implementasi, namun uang untuk bantuan itu cuma dibicarakan pemerintah pusat, tapi belum ada wujudnya. 

Sebelumnya, dalam dialog sinkronisasi penanganan usai gempa di DPR, Selasa (4/9/2018) lalu, Fahri meminta pemerintah untuk membangun posko nasional di Lombok untuk memudahkan koordinasi penanganan usai gempa. Sebab menurutnya, kehadiran pemerintah pusat dalam membentuk posko nasional menjadi keharusan karena banyak para pejabat daerah juga terkena gempa.***

Kategori:Uncategories

wwwwww