Dapat Subsidi Rp3 Miliar dari DPP, Panwaslu Diminta Pantau Caleg PSI Riau yang Bertarung untuk DPR RI

PEKANBARU - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau untuk Periode 2015-2020 Wan Abu Bakar, mengaku perihatin, dengan adanya kader Muhammadiyah Riau yang mencalonkan diri sebagai calon Anggota Legislatif (Caleg) yang tidak murni berjuang demi masyarakat dan umat.

Terlebih lagi kata Wan Abu Bakar, pencalonannya tersebut hanya berdasarkan iming-iming uang.

Hal ini diungkapkan Mantan Ketua DPW PPP Riau Wan Abu Bakar kepada GoRiau.com (GoNews Group) menyikapi adanya kader Muhammadiyah Riau maju pileg DPR RI yang diduga karena mendapat subsidi uang miliaran dari partai pengusungnya.

"Kader Muhammadiyah yang saya maksud adalah saudara Defi Warman. Dimana dia maju dari Dapil Riau I melalui partai baru yakni PSI," ujar Wan Abu Bakar, Kamis (30/8/2018).

"Dimana yang bersangkutan juga membuat pernyataan dihadapan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau, pada hari Rabu kemarin. Bahwa alasannya maju karena mendapat subsidi Rp3 Miliar dari DPP PSI," timpalnya.

Menurut Wan Abu Bakar, Defi Warman tidak tulus mencalonkan diri sebagai caleg. "Saya kuatir, ini berdampak negatif. Harusnya caleg itu memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat, memberikan edukasi dan menarik simpati masyarkat dengan adu program, bukan dengan uang," paparnya.

Sebenarnya kata Wan Abu Bakar, soal uang adalah hak seseorang. Namun tidak untuk diumbar kepada masyarakat. "Apalagi uang itu jelas-jelas subsidi dari parpol. Jangan sampai nanti, uang itulah yang akan dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat. Tentu nantinya politik uang akan lahir, dan itu akan merugikan dirinya juga," tandasnya.

"Sebagai kader Muhammadiyah saya perihatin. Karena dia tidak memberikan pendidikan politik yang sehat. Harusnya dia memprioritaskan kompetensi, jangan hanya berdasarkan uang. Jaga sikap Islami sebagai kader Muhammadiyah, apalagi partai yang dia buat perahu juga bukan partai berideologi islam," tegasnya.

"Dan saya juga kuatir, dengan modal uang miliaran dia akan gunakan untuk kampanye. Dan ini nantinya akan terjadi persaingan yang tidak sehat," paparnya.

Wan Abu Bakar yang juga maju dalam pileg 2019 DPR RI melalui Partai Amanat Nasional (PAN) itu, juga meminta Panwaslu turun mengawasi dana kampanye para caleg.

"Saya minta Panwaslu turun tangan, awasi, jangan sampai ada persaingan politik kotor dengan Money Politic," pungkasnya.***