Enam Desa/Kelurahan di Kota Pariaman Terima Bantuan Program KOTAKU Rp4,25 Miliar

PARIAMAN - Enam desa/kelurahan di Kota Pariaman menerima dana Bantuan Desa Investasi (BDI) program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2018 sebesar Rp4,25 miliar dari Kementerian PUPR yang diserahkan secara simbolis di Balairung Pendopo Walikota, Rabu (15/8/2018).

Enam desa/kelurahan yang mendapat bantuan tersebut adalah Desa Marunggi sebesar Rp1,35 miliar dan Desa Taluak Rp900 juta. Sementara itu Kelurahan Ujung Batung, Karan Aur, Lohong dan Desa Naras I masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp500 juta.

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 444/050/2014 terdapat 109,41 Ha pemukiman kumuh di Kota Pariaman. Luasan tersebut tersebar pada 14 desa/kelurahan di Kota Pariaman dan masih membutuhkan penanganan secara komprehensif serta terintegritas dalam upaya peningkatan kualitas pemukiman kumuh ringan dan kumuh sedang.

"Untuk kasus di Kota Pariaman sendiri beberapa karakteristik fisik yang menjadi indikator dominan terkait gejala kekumuhan adalah kondisi sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, meliputi drainase lingkungan, penyediaan air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran dan ruang terbuka publik," lanjut Genius seperti dikutip dari minangkabaunews.com.

Sementara itu, Kasatker Pengembangan Permukiman Provinsi Sumbar yang diwakili oleh Konsultan Manajemen Wilayah Sumbar, Muhammad Bajang Ahmadi mengatakan, penanganan pemukiman kumuh menjadi tantangan yang relatif kompleks bagi pemerintah pusat maupun daerah, karena ketersediaan hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah sebagai penyelenggar negara.

Dikatakannya, bahwa berdasarkan hasil perhitungan pengurangan luasan pemukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha pemukiman kumuh perkotaan yang terbesar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman dan pertanahan Kota Pariaman, Rismen menuturkan bahwa pada tahun 2017 lalu Kota Pariaman sudah menerima program BDI program Kotaku ini sebesar 3 Miliyar.

"Berdasarkan hasil penghitungan pengurangan dan penanganan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Korkot Kotaku pada tahun 2017 sebesar 13,74 persen dan pada tahun 2018 ini akan mencapai 73 persen dari luasan wilayah kumuh 109,41 Ha," ungkap mantan Kabag Ekbang Kota Pariaman tersebut.

"Sehingga kita akan menyelesaikan sisanya sebesar 23 persen lagi pada tahun 2019 nanti," lanjutnya.

Berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dijelaskan bahwa pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakberaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. ***