Irwan: 60 Persen APBD Sumbar Habis untuk Biaya Belanja Pegawai

PADANG - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno (IP) mengatakan, hampir 60 persen porsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sumbar digunakan untuk membiayai belanja pegawai. Sisanya, sebanyak 40 persen baru dipakai untuk program-program pemerintah.

IP meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumbar harus kreatif untuk menarik lebih banyak investor. Tujuannya, meningkatkan porsi pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini hanya menyumbang 10,6 persen dari penyusun APBD provinsi dan kabupaten/kota.

"Sementara sekitar 90 persen APBD kabupaten/kota di Sumbar masih disokong oleh dana transfer ke daerah. Artinya, Pemda harus pintar-pintar memperlebar ruang PAD agar pembangunan bisa lebih gencar lagi," ujarnya dilansir kabarsumbar.com.

PAD merupakan satu-satunya ruang yang dimiliki Pemda agar bisa melakukan pembangunan secara fleksibel. Dana transfer ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan mekanisme transfer yang peruntukannya tidak bisa diubah-ubah.

Jika PAD ditingkatkan, kata Irwan, maka Pemda punya ruang lebih luas untuk melakukan pembangunan tanpa mengusik program yang sudah ditetapkan melalui dana transfer ke daerah. Catatan pemerintah, PAD Sumbar saat ini sekitar Rp2,3 triliun untuk tahun anggaran 2018

"Untuk menaikan PAD dari mana? Ya dari investasi. Usaha hotel dibuka, dapat retribusi hotel. Usaha restoran dibuka cepat, ada retribusi restoran. Banyak orang datang, retribusi parkir. Investasi panas bumi, ada bagi hasil dengan Pemda," ujar Irwan dalam rakor asistensi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (30/7/2018).

Ia menyadari bahwa rendahnya porsi PAD di Sumbar yakni 10,6 persen, di bawah rata-rata nasional 15,64 persen, merupakan buntut dari minimnya retribusi perpajakan dan bagi hasil yang didapat dari proyek-proyek sumber daya alam. Sumbar, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Pulau Sumatra, sepi dari investasi migas dan pertambangan.

Pihaknya memandang, sektor pariwisata dan energi menjadi dua primadona potensi investasi Sumbar yang sedang rajin di promosikan. “Nah, sekarang kita punya Solok yang punya potensi panas bumi. Kalau berjalan, PAD Solok bisa naik dari yang sekarang hanya 6 persen, jadi paling tinggi di Sumbar nanti. PAD meningkat karena bagi hasil,” jelasnya.

Gubenur mengingatkan semua kepala daerah untuk aktif menjemput investasi, bukan sekadar promosi jarak jauh. Sumbar tidak hanya berpotensi menggaet investor dari korporasi semata. Melainkan juga merupakan ‘eksportir’ perantau Minang yang tersebar di seluruh Nusantara, bahkan dunia. Perantau inilah yang ia ingin ajak kembali untuk membangun Sumbar.

“Intinya permudah investasi. Beri karpet merah. Kalau kita dinilai sebagai provinsi yang ramah investasi, orang akan berebut datang ke sini. Orang rantau kita bantu untuk investasi di sini,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani, mengatakan untuk mengejar investasi disadari bukan perkara mudah. Ia merinci ada enam hal permasalahan pelayanan investasi di daerah.

Pertama, jelasnya, adalah kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang belum sejalan dengan peraturan di pusat. Ganjalan kedua, belum seluruh kewenangan penandatanganan izin dan nonperizinan diserahkan kepada Kepala Dinas PMPTSP. Ketiga, standar pelayanan yang belum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

“Keempat, kualitas dan kuantitas SDM di daerah yang belum memadai. Kelima, sarana prasarana belum lengkap termasuk sistem pelayanan online dan ketersediaan jaringan internet,” ujar Hamdani.

Sementara itu ujarnya, masalah keenam yang dihadapi Pemda dalam menggaet investasi, adalah perencanaan anggaran melalui APBD yang belum optimal mendukung optimalsiasi PTSP di daerah.***