Bongkar Jaringan Aparat 'Ternakan Mafia'

BILA dulu di era Orde Baru Pemerintah yang membesarkan dan kemudian mengendalikan pengusaha, di era reformasi keadaan menjadi terbalik-balik, sebagian kaum pemegang kapital justru yang mendikte penguasa.

Bagaimana tidak, kalau untuk menjadi Bupati dan Gubernur dibutuhkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sementara untuk jadi Presiden perlu beberapa trilyun rupiah. Langsung atau melalui "tangan-tangan" nya, mereka mendapatkan dana politik dari para pemegang kapital. Begitu pula dengan skala yang berbeda, juga dikerjakan para calon anggota DPR/D dan juga DPD.

Dan wajar saja, setelah meraih kekuasaan, mereka hendak berbalas kebaikan, setidaknya dalam bentuk perlindungan dan juga kebijakan birokrasi. Sebagian dari mereka kemudian mengambil jalan pintas, dengan korupsi.

Disanalah, maka praktek mafia dan korupsi begitu TSM (Terstruktur, Sistemik dan Masif) disemua lini kehidupan, tak terkecuali dilingkungan lembaga peradilan.

Dengan mudah kita buktikan, bukankah gaji mereka kecil, namun dalam realitasnya, terkhusus para petingginya, tanpa warisan dan berbisnis apapun, mereka bisa mempunyai kekayaan yang berlimpah.

Dan kemudian 'diputihkan' dengan diatas namakan sebagai rezeki dari Tuhan Yang Maha Pemurah, memperbanyak ritual keagamaan, mendirikan rumah-rumah ibadah dan bolak balik pergi ketanah suci. Solusi.

Semua pemerintahan di era reformasi mempunyai komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi, yang pasti mereka gagal total. Presiden Jokowi dengan gagasan besarnya dalam memperbaiki moral birokrasi yang begitu buruk yaitu melalui program Revolusi Mental, Reformasi Birokrasi, Reformasi Hukum dan E-Goverment dipastikan juga akan mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya.

Kecuali, dalam waktu dekat disisa waktu pemerintahannya melakukan upaya terukur melalui program aksi yang berani dan keluar dari cara-cara konvensional (Out of The Box).

Adalah mustahil dari moral birokrasi yang begitu bobrok akan menjadi baik, hanya karena ada program Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi yang mereka gulirkan sendiri. Bukankah ibarat sapu, bagaimana mungkin sapu yang begitu kotor penuh lumpur comberan, hendak dipakai untuk membersihkan lantai ?

Padahal dengan mudahnya, melalui kewenangan yang sah dan mandat dari rakyat, Presiden Jokowi dapat menunjuk beberapa orang dari begitu banyak orang kuat dinegeri ini yang sanggup untuk membersihkan 'sapu' tanpa harus melanggar aturan yang ada, tidak perlu bikin gaduh, dan tidak perang dengan siapapun.

Dan sudah barang tentu, upaya menjebol realitas tersebut harus diikuti dengan perubahan prosedur yang memaksa setiap orang menjadi jujur yaitu dengan menerapkan manajemen yang transparan dengan berbasiskan IT.

Karena tanpa perubahan prosedur, kelak paska Pemerintahan Presiden Jokowi akan kembali ke kondisi seperti yang ada sekarang. Dan tanpa upaya menjebol realitas terlebih dahulu, maka upaya apapun termasuk pembangunan e-goverment juga akan sia-sia. Karena yang terjadi justru IT nya yang disiasati untuk mendukung praktik korupsi, sehingga hanya ‘seolah-olah’ transparan, tanpa memangkas prosedur birokrasi yang berbelit.

Upaya tersebut akan menjadi sangat efektif, manakala Presiden membuat gerakan nasional yang mewajibkan segenap aparatur negara setiap pagi untuk mengawali pekerjaan masing-masing, untuk bertanya kepada dirinya sendiri didepan cermin yang ada dikantor masing-masing, tentang asal usul kekayaannya, seraya bertanya apa imbalan yang diberikan kepada rakyat yang telah menghidupi diri dan keluarganya dengan pajak mereka dan pungutan lainnya.

Sedang upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana kekuatan rakyat terorganisir yang dimotori para relawan bisa memonitor program-program pro rakyat, mengatasi semua paham, golongan dan bahkan agama. Sebagai 'pemenang' relawan pendukung Presiden Jokowi tidak layak sibuk 'menari pada irama kendang lawan' dengan terus mengkotakkan diri sebagai pendukung Jokowi, bak Pemilu belum selesai. Dan apalagi sibuk mengcounter berita hoax, membuat kaos dan lagu tandingan yang terus menyuarakan '2019 Ganti Presiden', padahal banyak program pemerintah yang harus dikawal.

Cara tersebut niscaya akan efektif, dan dalam Pemilu 2019 Presiden Jokowi tidak perlu kampanye, karena yang diperlukan rakyat saat ini bukan janji, tapi bukti atas janji-janji politiknya di Pemilu 2014 dahulu. Penulis, Mayjen TNI (Purn) Mantan Aster Kasad.