Menurutnya, penanganan napi kasus terorisme tidak bisa dipungkiri memang cukup berbeda dengan penanganan narapidana lainnya.
"Kita tidak mau kerusuhan di Mako Brimob Kelapa Dua kemarin terulang lagi. Penanganan kepada napi kasus terorisme memang harus dikhususkan, tidak bisa disamakan dengan napi lainnya. Saya rasa usulan Kapolri dalam kaitan adanya lapas khusus itu harus kita dukung," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).
Namun di sisi lain, Taufik mengingatkan Kapolri untuk berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM. Pasalnya, Menkumham Yasonna Laoli mengklaim pemerintah telah membangun lapas high risk, yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu High Risk dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pasir Putih A High Risk di Nusakambangan.
"Mungkin Kapolri dan Menkumham perlu koordinasi mengenai kebutuhan lapas ataupun bagaimana tingkat pengamanannya. Kalau misalnya pengamanan tingkat tinggi, tapi napi terorisme juga masih dicampur dengan napi kasus-kasus lain, ini masih ada potensi napi lain terpengaruh, atau potensi yang tak diinginkan lainnya," imbuh Taufik.
Waketum PAN itu juga menilai, selain pengamanan lapas yang super ketat, lapas khusus terorismes itu harus memberikan fasilitas untuk deradikalisasi, dan menyadarkan para napi terorisme. Sipir ataupun aparat yang menjaga lapas khusus itu juga harus memiliki kemampuan khusus untuk menghadapi teroris.
"Pengamanan super ketat ini tentu sangat penting. Tapi kemampuan SDM menghadapi aksi terorisme juga harus diutamakan. Karena teroris ini kan nekat, sehingga SDM yang menghadapinya juga harus memiliki kemampuan yang mempuni, dalam kaitan misalnya ada kerusuhan, atau bahkan napi terorisme menyebarkan pengaruhnya," tutup Taufik.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan penambahan lapas dengan keamanan maksimal untuk menampung narapidana terorisme. Menurut dia, penambahan lapas dengan tingkat keamanan tinggi ini diperlukan lantaran penanganan narapidana tindak pidana terorisme berbeda dengan narapidana lainnya.
"Saya juga mengajukan usul penambahan lapas maximum security karena nantinya kalau ada penegakan hukum akan berujung pada lapas maximum security karena treatmentnya tidak sama dengan napi lain, kalau tidak napi lain akan terpengaruh," jelas Tito saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5/2018).***
