Pemerintah Mentawai Belum Mampu Kendalikan Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadhan

Pemerintah Mentawai Belum Mampu Kendalikan Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Ramadhan
Selasa, 15 Mei 2018 19:20 WIB
MENTAWAI - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) dinilai belum mampu mengendalikan harga bahan pokok yang telah mengalami lonjakan harga terutama menjelang Ramadan tahun ini.

Yetsimiati (47) seorang ibu rumah tangga di Tuapejat mengatakan, berbagai kebutuhan sembako sudah mulai naik sejak sepekan lalu. "Iya, yang udah naik itu seperti cabe biasanya kan Rp35 ribu sekilo, sekarang sudah Rp45 ribu perkilo, harga sayuran juga naik," ujar Yet sambil belanja di pasar ibu Tuapejat, Selasa (15/5/2018).

Yetsimiati yang kesehariannya berprofesi sebagai guru honor PAUD di Tuapejat itu mengharapkan agar Pemkab Mentawai melalui dinas terkait dapat segera mengambil sikap untuk mengantisipasi lonjakan harga sembako yang tidak mustahil akan mengalami kenaikkan menjelang ramadhan.

Amril (45) salah seorang penjual sembako di Tuapejat mengatakan selain cabai, harga sayuran juga mengalami kenaikkan, namun untuk harga kebutuhan pokok lain masih stabil. ''Harga sayuran naik mulai Rp2.000-4.000 per kilo, tapi harga beras, telur, minyak makan, bawang, masih stabil tapi entah besok-besok," kata Amril.

Amril menyebutkan, harga beras 1 karung isi 10 kilo saat ini masih Rp160 ribu, harga bawang Rp40 ribu perkilo, gula pasir Rp13 ribu, minyak goreng Rp12 ribu per kilo dan harga telur Rp45 ribu per papan dengan jumlah 30 butir telur. Saya yakin dalam beberapa hari kedepan akan mengalami kenaikan lagi, soalnya kan semakin banyak pembeli, sementara stok barangnya terbatas," ujar Amril

Sementara, Kepala Koperindag Mentawai, Elisa Siriparang saat dikonfirmasi via telpon terkait adanya lonjakan harga kebutuhan pokok itu mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan tindakan kepada pedagang, selain sebatas himbauan. ''Begini kewenangan melakukan tindakan kepada pedagang termasuk pengecekan harga, penindakan adanya barang-barang kadaluwarsa, itu semua kan sudah berada di Koperindag Provinsi Sumbar, ini sudah diatur undang-undangnya, dan inilah yang bikin kita dilematis, paling kita hanya bisa menghinbau," ujar Elisa. (ss)

loading...
Editor:Hermanto Ansam
Kategori:Ekonomi, Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai
wwwwww