Home  /  Berita  /  GoNews Group

Disaat Petani Menjerit, Kemendag Malah Sewa Mobil untuk Staf Khusus Senilai Rp33,7 Juta Perbulan

Disaat Petani Menjerit, Kemendag Malah Sewa Mobil untuk Staf Khusus Senilai Rp33,7 Juta Perbulan
Ilustrasi. (net)
Minggu, 01 April 2018 19:51 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kementerian Perdagangan ternyata bukan hanya menyakiti para petani padi, petani garam, petani bawang lantaran suka melakukkan macam macam Impor.

Tetapi, disaat petani Menjerit, Mendag juga menyakiti petani seperti dalam pengelolaan anggaran. Dimana ada kejanggalan dan ditemukannya anggaran yang berpotensi kerugian negara.

Hal ini diungkapkan Dirut CBA, Uchok Sky Khadafi kepada GoNews.co, Minggu (1/4/2018) di Jakarta.

Menurut Ucok, Biro Umum Kementerian Perdagangan pada tahun 2017 dan 2018, melalukan pengadaan dalam bentuk E - Purchasing untuk menyewa sebuah mobil untuk kebutuhan Staf khusus menteri Perdagangan.

Dalam sewa mobil pada tahun 2017 dan tahun 2018 sangat berbeda standar harga penyewaannya. Harga penyewaan tahun 2018 lebih mahal bila dibandingkan dengan penyewaan mobil pada tahun 2017.

Dimana Sewa Kenderaan untuk Jabatan Staf Khusus Menteri di kementerian Perdagangan pada tahun 2017 sebesar Rp.90.000.000 untuk satu mobil. Sewa kenderaan Staf khusus menteri perdagangan mulai dipergunakan pada bulan April sampai Desember 2017.

"Sewa pengadaan kenderaan untuk staf khusus menteri pada tahun 2018 sebesar Rp.405.000.000 untuk satu unit mobil. Dan Sewa mobil untuk staf khusus menteri perdagangan, dipergunakan mulai dari Januari sampai Desember 2018," jelasnya.

"Jadi bila diasumsikan, sewa kenderaan staf khusus menteri perdagangan pada tahun 2017 sebesar Rp90 juta atau hanya sebesar Rp10 juta perbulan. Tetapi sewa kenderaan untuk staf khusus menteri perdagangan pada tahun 2018 sebesar Rp405 juta, atau sebesar Rp33.7 juta perbulan," tandasnya.

Dengan demikian, CBA (Center For Budget Analysis) menganggap ada potensi kerugian negara sebesar Rp315.000.000 untuk sewa kenderaan dinas untuk staf khusus menteri perdagangan.

"Untuk itu, kita persilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan penyelidikan di kementerian perdagangan tersebut," pungkasnya.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/