HNW: Masalah Bangsa Bisa Diatasi Jika Dilaksanakan dengan Nilai-nilai Empat Pilar

PARIAMAN - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memanfaatkan hari libur dengan menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (25/3/2018).

Sosialisasi ini merupakan kerjasama MPR dengan Yayasan Cinta Indonesia Sejahtera. Hadir dalam sosialisasi ini anggota MPR dari Fraksi PKS, H. Refrizal.

Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR di Pariaman. Ini menunjukkan keinginan warga bangsa Indonesia untuk terus memahami Empat Pilar MPR.

"Kami mengapresiasi kepada warga bangsa Indonesia untuk terus memahami Empat Pilar MPR. Mereka mengundang MPR untuk sosialisasi. Kali ini sosialisasi Empat Pilar MPR di Pariaman," katanya.

Menurut Hidayat, antusiasme masyarakat untuk memahami Empat Pilar MPR memperlihatkan adanya komitmen menjaga Indonesia.

"Sosialisasi Ini menjadi suatu tanda bahwa kita memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga Indonesia dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

Hidayat menegaskan bahwa persoalan dan rintangan yang dihadapi bangsa Indonesia sesungguhnya bisa diatasi jika semua pihak, mulai dari tingkatan yang tertinggu, yaitu presiden hingga tingkatan paling rendah, yakni warga biasa betul-betul melaksanakan ketentuan dan nilai-nilai Empat Pilar, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Beragam rintangan yang dihadapi Indonesia seperti terorisme, radikalisme, atheisme, komunisme, LGBT, termasuk juga dampak dari utang, dampak pengangguran yang besar, itu semua bisa kita atasi kalau semua pihak mulai dari presiden, melaksanakan seluruh ketentuan dari Empat Pilar MPR baik Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tandasnya.

Hidayat memberi contoh kalau kita memahami Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kita jangan membiarkan perilaku yang merusak moral bangsa. Kalau kita betul-betul memahami Persatuan Indonesia, maka jangan membiarkan terjadinya separatisme.

"Begitu juga dengan sila Adil dan beradab, maka tegakanlah hukum dengan adil. Jangan nenek yang tua dihukum, tapi koruptor Rp 35 triliun dibiarkan pergi ke luar negeri," katanya memberi perumpamaan.

"Jadi kekhawatiran yang disampaikan banyak pihak tentang masa depan Indonesia adalah bagian dari early warning peringatan dini agar kita betul-betul tidak menjadi negara yang gagal. Tapi kita secara dini mengetahui masalahnya dan bisa menyelesaikannya," sambungnya.

Hidayat menambahkan semua pihak bisa berkontribusi untuk menyelesaikan masalah bangsa. "Dan MPR melakukan kontribusi itu di antaranya melalui pemahaman yang baik dan benar tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.***