PKB Sodorkan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua MPR

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya teah menyodorkan nama Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua MPR.

Soal nama Muhaimin atau Cak Imin, ternyata sudah final dan tetapkan PKB sebagai Wakil Ketua MPR RI, bahkan, Cak Imin dijadwalkan akan dilantik pada Kamis (22/3/2018).

"Keputusan penetapan Muhaimin sebagai Wakil Ketua MPR, diputuskan dalam rapat DPP PKB pekan lalu," kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid, di Gedung MPR/DPD/DPD, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Muhaimin bersama dua pimpinan MPR lainnya, dari PDI Perjuangan A. Basarah dan Partai Gerindra. Hal ini sesuai kesepakatan penambahan kursi pimpinan MPR yang merujuk UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR Jazilul, kepada wartawan parelemen, Senin (19/3/2018).

"Dengan adanya kader PKB di kursi pimpinan MPR, ini akan mencerminkan aspirasi suara rakyat yang memberi kepercayaan kepada PKB," ujarnya.

Lanjutnya, PKB sebagai partai politik dengan suara terbanyak keenam pada Pemilu Legislatif 2014, belum memiliki keterwakilan pada pimpinan MPR.

Padahal, ada beberapa partai politik yang perolehan suaranya di bawah PKB, tapi telah memiliki perwakilan pimpinan MPR dan DPR.

"Jika menggunakan asas keadilan, maka selayaknya ada keterwakilan PKB dalam pimpinan MPR RI. Cak Imin (panggilan Muhaimin) pantas menjadi pimpinan MPR," katanya lagi.

Jazilul menjelaskan, pengalaman dan kapasitas Muhaimin sangat layak dan mumpuni menjadi pimpinan MPR.

Menurut dia, Muhaimin juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR periode 1999-2004 serta 2004-2009.

Muhaimin, kata dia, juga telah terbukti mampu menampilkan diri sebagai pemimpin yang berkarakter serta cakap dalam berkomunikasi dengan semua pihak.

"Saya meyakini Cak Imin mampu memperkokoh dan memperkuat kinerja MPR ke depan," katanya.

Jazilul menegaskan, dengan Muhaimin tampil sebagai pimpinan MPR, maka kebuntuan komunikasi dengan berbagai elemen akan lebih mudah diselesaikan, sehingga kinerja MPR akan lebih baik dan optimal.***