Sumbar Susah Tarik Investasi Pariwisata karena Masalah Ini, Apalagi Investor Cina

PADANG - Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa sampai saat ini sektor pariwisata di Sumatera Barat sulit dikembangan untuk memacu perekonomian dikarenakan belum adanya investor yang masuk. Apalagi ditambah adanya aturan adat yang masih sulit untuk diajak berkompromi oleh BI.

"Belum ada Investor masuk, kesulitannya karena di sini seluruh daerah dikuasai tanah Ulayat. Dan ini tidak bisa dialihkan ke investasi karena ketua adat sangat kekeuh jaga tanah adatnya," ungkap Endy Dwi Tjahjono, Kepala Kantor Perwakilan BI Sumatera Barat, saat diskusi dengan media di Padang, Jumat malam (23/2/2018).

Seperti diketahui tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya

Endy juga mengatakan bahwa sebenarnya sektor pariwisata Sumatera Barat sangat potensial bisa dikembangkan karena ada beberapa proyek yang diunggulkan, seperti tempat wisata Mandeh. Tapi sampai sekarang pemerintah sedang membangun akses jalan menuju ke sana dan baru selesai akhir 2018.

"Kami susah ada penelitian berbagai macam kerja sama antara tanah ulayat dan investor, tetap saja susah menembus para pemangku adat ini. Jadi memang sangat sulit. Seperti di Mandeh nyaris seluruh kawasan dimiliki oleh Tanah Adat sehingga susah investor masuk," jelasnya.

Padahal menurut Endy masyarakat Sumatera Barat sudah menerima adanya wisatawan yang datang, dari domestik maupun asing. Tapi memang ada beberapa kebiasaan yang masyarakat lokal belum bisa menyesuaikan diri.

"Kalau wisatawan di Sumbar ingin minum bir dan bajunya agak beda gimana? Pak Gubernur menjawab sepanjang di kawasan pantai tidak masalah. Namun kalau di jalan-jalan ya diketawain. Artinya masyarakat sudah bisa menerima pariwisata. Pernah ada yang berjemur di pantai ya akhirnya jadi tontonan warga," tutur dia.

Endy menegaskan bahwa memang persoalan adat adalah masalah utama yang membuat para investor enggan masuk. Apalagi belum ada surat resmi dari tanah tersebut. Sehingga pemerintah juga sudah sekali mengaturnya. Apalagi masyarakat atau tokoh yang berpendidikan semua sudah keluar dari Sumatera Barat.

"Masalah terbesar hanya tanah adat. Dan tanah adat ini belum disertifikatkan. Investor Cina susah masuk karena memang ini pilihan. Kalau dilihat orang-orang Padang yang pintar-pintar melancong dan jadi ''orang'' di luar. Namun di Sumbar yang tinggal semacam ''second class''nya. Jadi ya begini kondisinya," pungkasnya. ***