Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Iwan Bule: Putusan MK Tepat, Tak Ada Cawe-Cawe Presiden di Pemilu 2024 Lalu
Politik
23 jam yang lalu
Iwan Bule: Putusan MK Tepat, Tak Ada Cawe-Cawe Presiden di Pemilu 2024 Lalu
2
Bernard van Aert Resmi Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
12 jam yang lalu
Bernard van Aert Resmi Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
3
PERBASI Panggil 14 Pemain untuk Ikut TC Tahap Kedua Timnas Basket U-18 Putri di Bali
Olahraga
11 jam yang lalu
PERBASI Panggil 14 Pemain untuk Ikut TC Tahap Kedua Timnas Basket U-18 Putri di Bali
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Ketika Oligarki yang Dimainkan Media Mainstream Tergilas Media Sosial, Ini Kata DPR

Ketika Oligarki yang Dimainkan Media Mainstream Tergilas Media Sosial, Ini Kata DPR
Ilustrasi.
Minggu, 18 Februari 2018 20:28 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Menjamurnya pertumbuhan sosial media katimbang media mainstream, bagi wakil ketua DPR, Fahri Hamzah, merupakan keuntungan bagi masyarakat.

Pasalnya, oligarki yang dimainkan pemilik media mainstream teralienasi dengan kemunculan sosial media sebagai pilihan informasi.

"Media mainstream, yang seharusnya memberikan informasi terkait banyak peristiwa sesungguhnya justru tertutupi oleh kepentingan politik dan ekonomi sang pemilik, yang terkadang menjadi pengurus partai politik," ujar deklarator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Alhasil, katanya, masyarakat menerima informasi sesuai keinginan pemilik media mainstream yang sekaligus memberangus idealisme jurnalis yang menjadi karyawannya.

"Untungnya, masyarakat mendapat informasi yang seringkali lebih akurat dan cepat melalui sosial media. Di sinilah keuntungan masyarakat dari menjamurnya sosial media," paparnya.

Kendati demikian Ketua DPR, Bambang Soesatyo, berpendapat lain. Dengan menjamurnya sosial media malah seringkali muncul akun palsu yang disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah berupa berita hoax ataupun ujaran kebencian terhadap kredibilitas seseorang.

Ia mencontohkan, seperti yang dialami Presiden Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, hingga terakhir Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

"Kami mendesak Komisi I DPR bersama Kemenkominfo dan Badan Siber & Sandi Negara untuk melakukan pengawasan intensif terkait penyebaran fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik," terang Bamsoet yang juga politikus Partai Golkar itu. ***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/