Ternyata, Medan Salah Satu Dari 10 Kota Tidak Layak Huni

Medan - Berdasarkan survei yang dilakukan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia yang dilakukan di 26 kota dan 19 provinsi menyebutkan Kota Medan termasuk dari 10 kota tidak layak huni. Hasil survei menunjukkan Medan hanya mendapat nilai kelayakan 56.2%.

Survei tersebut dengan meminta langsung pendapat warga kota mengenai tempat tinggalnya dari berbagai aspek seperti, tempat ibadah, air bersih, pendidikan, fasilitas kesehatan, pangan, penataan pedagang kaki lima (PKL) dan transportasi yang dilakukan.

Pengamat Sosial Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), ‎Agus Suriadi menilai hal ini terjadi karena pemerintah kota atau pengambil kebijakan di kota ini lemah, terutama kepada para kapitalis atau pemilik modal. “Pemerintah lemah di hadapan para kapitalis atau pemilik modal dalam menjalankan aturan berlaku. Alasan yang selalu disampaikan, demi menyerap tenaga kerja” tegasnya.

Menurutnya, Kota Medan memiliki konsep yang sangat bagus tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sayangnya, konsep atau blue print kebijakan tersebut melenceng atau hanya berlaku di atas kertas. Akibat tidak konsistensi antara konsep dan implementasi, maka semuanya menjadi amburadul. Apabila dilihat dari kaca mata sosiologi, proses perencanaan senantiasa kalah oleh kepentingan-kepentingan para pemilik modal. Atau dengan kata lain, perencanaan tersebut bisa hilang karena kepentingan segelintir orang.

“Sebagai contoh zona yang diperuntukkan bagi perumahan atau ruang terbuka hijau (RTH) tidak tertata dengan baik. Daerah pinggiran yang seharusnya jadi daerah resapan air, didirikan bangunan dengan sangat masif. Paling parah, pendirian tersebut tanpa pengawasan. Padahal di RDTR seharusnya wilayah tersebut ditentukan sebagai ruang terbuka, tapi dilanggar,” keluhnya.

Kemudian, lanjutnya, hal sama juga terjadi di inti kota‎ dengan berdirinya bangunan-bangunan dan sebagainya. Ini semua tidak ditata sesuai aturan baku dalam dokumen perencanaan yang sudah disusun.

Di satu sisi, bilang Agus, tidak bisa dipungkiri tingkat pertumbuhan penduduk juga menjadi variabel utama yang memengaruhi perkembangan sebuah kota. Artinya, kepadatan penduduk tidak hanya melalui kelahiran. Tetapi juga dari migrasi, yaitu orang-orang dari luar kota masuk ke Medan yang tidak terdata secara baik. Konsekuensinya, kota menjadi padat dan tidak tertata‎ sehingga ruang-ruang fasilitas menjadi terbatas.

Agus menyarankan, untuk ke depan, hendaknya pemerintah kota menyosialisasikan serta menuruti konsep RDTR kepada semua pengusaha atau pemilik modal. “Jika tidak, maka kondisi Kota Medan akan sulit mengarah ke yang lebih baik. Contohnya di kawasan Medan Utara atau sekitar pelabuhan apakah di sana layak huni? Sanitasi dan air bersih sangat kurang dan begitu banyak rumah-rumah kumuh. Ini juga termasuk ciri-ciri kota tidak layak huni,” terangnya.

Agus memastikan, bukan berarti masyarakat menentang pembangunan. Pembangunan sangat diperlukan, namun harus menaati aturan berlaku dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.

“Seharusnya hasil survei itu dijadikan kontribusi atau masukan bagi Pemerintah Kota Medan‎. Sebab jika dilihat fakta sehari-hari yang kita jalani, faktanya seperti yang disampaikan IAP,” tegasnya.

Padahal, kata Agus, Medan itu tidak terlalu luas hanya berkisar 26 ribu hektare dengan jumlah penduduk kira-kira tiga juta jiwa. Namun sayangnya fasilitas perkotaan, zona perumahan dan industri serta hal-hal lain tidak teratur.

“Semuanya berpulang kepada keinginan pengambil kebijakan untuk menegaskan supaya menaati peraturan yang ada. Kita butuh pemimpin kapabel dalam pekerjaan dan berbagai hal lain,” pungkasnya.

Inilah 10 kota paling tidak nyaman untuk dihuni berdasarkan survei IAP pekan lalu. Makassar dengan nilai kelayakan 55,7 persen,‎ Medan (56,2 persen), Lampung (56,4 persen), Samarinda (56,9 persen), Pekanbaru (57,8 persen),‎ Banda Aceh (60,9 persen),‎ Tangerang (61,1 persen),‎ Mataram (61,6 persen),‎ Depok (61,8 persen) dan‎ Pontianak (62 persen).