Diresmikan, Mal Pelayanan Publik Denpasar Diharapkan Dongkrak EoDB

JAKARTA - Kabar gembira untuk masyarakat Kota Denpasar karena Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar telah diresmikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang Denpasar, Senin (12/2).

Mal pelayanan publik ini merupakan MPP pertama yang diresmikan tahun 2018, dan merupakan MPP keempat di Indoensia, setelah Surabaya, Banyuwangi dan Jakarta.

Peresmian tersebut dihadiri Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Hadi Purnomo, bersama Sekda Kota Denpasar, A.A.N Rai Iswara, Ketua Tim PKK Kota Denpasar, Ny. Selly Dharmawijaya Mantra, dan seluruh jajaran OPD di lingkungan Kota Denpasar.

Serangkaian acara launching atau peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar, juga dilaksanakan launching transaksi non tunai dan layanan mobil jenazah sebagai bentuk inovasi pelayanan untuk masyarakat Kota Denpasar.

Dalam kesempatan itu, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, kehadiran mal pelayanan publik diharapkan bisa berkontribusi dalam perbaikan kemudahan berusaha di tanah air.

Dikatakan, peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia untuk tahun 2018 naik ke peringkat 72 dari peringkat 91 pada tahun sebelumnya.

"Kita optimis bahwa dengan kehadiran Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar, Indonesia mampu naik peringkat lagi seperti target Bapak Presiden Jokowi, yaitu peringkat ke-40 di Tahun 2019," ungkapnya.

Diah juga mengatakan bahwa MPP Kota Denpasar tentu sudah lama dinantikan oleh masyarakat. Peresmian ini diharapkan bisa menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat terkait dengan kemudahan pelayanan publik. "Setelah Jakarta, Banyuwangi, dan Surabaya, kini Denpasar memiliki Mal Pelayanan Publik yang luar biasa. Warga Denpasar harus berbangga," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Denpasar Rai Mantra mengatakan bahwa tantangan di dunia global memang sudah selayaknya mampu dijawab oleh pemerintah bersama masyarakat. Menurutnya, Mal Pelayanan Publik ini hadir untuk memberikan solusi dan kemudahan pelayanan publik di Kota Denpasar.

Di era digitalisasi ini, lanjut Walikota, mengharuskan pemerintah untuk bertransformasi terhadap pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Denpasar juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran organisasi vertikal dan seluruh jajaran OPD yang telah menyukseskan Mal Pelayanan Publik. "Tentu kedepan akan terus bersinergi, menjadi mitra dalam menjalankan kewajiban melayani masyarakat," ungkapnya.

Sementara dalam peresmian MPP Kota Denpasar Kepala Dinas PM dan PTSP, I Made Kusuma Diputra mengatakan bahwa ini adalah bentuk inovasi guna memperluas dan mempermudah akses pelayanan perijinan kepada masyarakat.

Berbagai bentuk perijinan, mulai dari pertanahan dalam naungan Badan Pertanahan Negara (BPN), pelayanan pembuatan SIM, SKCK, termasuk perpajakan, kini dapat dilakukan di Gedung Sewaka Dharma. Ini terbukti, pada hari pertama setelah peresmian, pelayanan pun mulai dibuka, seperti halnya pelayanan perpanjangan SIM A dan SIM C.

Pelaksana SIM Polresta Denpasar, Putu Supartama mengatakan bahwa masyarakat sangat antusias. "Kami memang diarahkan oleh pimpinan untuk terus memberikan pelayanan maksimal. Dari pagi ada lebih dari 30 orang yang memperpanjang SIM di sini," ungkapnya.

Salah satu warga masyarakat Kota Denpasar, I Gede Bagus Budiatmaja sangat mengapresiasi adanya Mal Pelayanan Publik di Kota Denpasar. “Kagum ya, karena semua perijinan pelayanannya kini sangat mudah, benar kata orang kalau generasi zaman now sukanya yang cepat dan mudah, mungkin ini salah satu jawabannya, keren," ungkapnya.

Sebelum berubah menjadi MPP, gedung Graha Sewaka Dharma merupakan pusat pelayanan publik di Kota Denpasar. Sebanyak 12 sektor telah memberikan 154 jenis pelayanan perijinan dan non perijinan dari Pemkot Denpasar. Mulai 12 Februari ini, sebanyak 10 instansi menambah jumlah pelayanan sehingga pelayanan bertambah menjadi 198 jenis.

Kesepuluh instansi vertikal itu telah menandatangani MoU dengan Walikota Denpasar untuk menghadirkan sebagian pelayanannya di Graha Sewaka Dharma. Polresta Denpasar memberikan tiga jenis pelayanan, yakni perpanjangan SIM, pembuatan SKCK, dan laporan kehilangan.

Sedangkan BPD Bali membuka 14 jenis layanan, Bank BRI dengan mini EDC UKO untuk pembayaran, PLN melayani penyambungan baru, perubahan daya, sambungan sementara/pesta/multiguna, serta pengaduan. Tak mau ketinggalan, PDAM Kota Denpasar juga memberikan berbagai pelayanan mulai dari pendaftaran sambungan baru hingga keluhan PDAM.

Dua BPJS juga hadir, yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, masing-masing memberikan tiga dan delapan jenis pelayanan. Sementara Kantor Pajak melayani NPWP, dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Imigrasi untuk sementara melayani informasi permohonan paspor, dan Kantor Pertanahan Kota Denpasar juga baru melayani informasi pendaftaran tanah.

"Sekarang pelayanan bertambah 41 jenis, sehingga semuanya menjadi 198 jenis pelayanan," ujar Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara. ***