Efisiensi Tidak Cukup Dengan Memotong Anggaran

JAKARTA - Pemerintah terus berusaha mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh instansi pemerintah.

Hal itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Untuk mewujudkan efisiensi, bukan semata-mata memotong anggaran, tapi juga harus anggaran berbasis kinerja.

"Harus dimulai dengan memperbaiki pola penganggaran," ujar Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), M. Yusuf Ateh, saat acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) 2017 Pemda Wilayah II , di Nusa Dua, Bali, Rabu (31/01).

Ateh menjelaskan, dengan penganggaran berbasis kinerja dan target yang jelas, penggunaan dana publik hanya untuk sasaran strategis. Seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Penerapan SAKIP harus menetapkan outcome apa yang akan dicapai dengan target yang terukur dan sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

"Kuncinya terletak pada pengukuran kinerja yang jelas," imbuhnya.

Senada dengan Ateh, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, konsep ini menginspirasi banyak pimpinan daerah. Jawa Timur sendiri tahun ini kembali mendapat predikat A bersama tiga provinsi lain, DIY, Sumsel dan Jabar.

Selain itu Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung juga mendapat predikat A. Menurut pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini menjelaskan, hasil yang dicapai harus jelas dan sudah detail. Sehingga tidak ada lagi anggaran yang mubazir.

"Konsepnya e-budgeting harus diimplementasikan, harus detail. Output harus jelas, harus dimatangkan dulu," jelas Pakde Karwo.

Selain Jawa Timur, Bali juga merasakan dampak positif dari penerapan SAKIP. Pemprov Bali bersama Kabupaten Badung mendapat nilai BB di tahun 2017 ini.

Sedangkan kabupaten dan kota di Pulau Dewata lainnya semua sudah berpredikat B. Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi Menteri PANRB Asman Abnur bersama jajaran Kedeputian RBKUNWAS yang telah memberikan bimbingan terhadap pemerintah daerah terkait sistem ini.

Mantan Kapolda Bali ini mengatakan, pembinaan ini tidak sia-sia. "Semua ini proses panjang.  Direction ia more important than speed," tegasnya.

Tahun ini, nilai LHE SAKIP wilayah II naik sekitar 4,59 poin. Namun masih ada beberapa  kabupaten/kota yang mendapat predikat CC, dan 35 kabupaten/kota yang mendapat predikat C.

Dalam acara ini, hadir pula para Bupati/Walikota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Menteri Asman didampingi oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi WAHYU Atmaji, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otda Kementerian PANRB Shadiq Pasadigoe, Staf Khusus Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Noviantika Nasution, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian PANRB Indra Gobel.***