Kubu Sudding Bakal Gelar Munaslub Lengserkan Oesman Sapta

JAKARTA - Partai Hanura kubu Syarifudin Sudding menolak untuk melakukan konsolidasi dan berdamai dengan kubu Oesman Sapta Odang (OSO).

Kubu Sudding dikabarkan akan segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih ketua umum pengganti OSO.

Informasi yang diterima GoNews.co, rencana Munaslub tersebut juga sudah dituangkan melalui selembar surat yang ditandatangani plt Ketua Hanura kubu Sudding, Daryanto dan Sarifuddin sendiri.

Dalam surat tersebut disebutkan, seluruh DPD dan DPC Hanura agar tidak mengindahkan semua instruksi dari Oesman Sapta Odang. Meskipun akan dilaksanakan Munaslub, namun dalam surat tersebut tidak disebutkan kapan dimana Munaslub itu akan digelar.

Sementara itu, Wakil Sekjen Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, Munaslub akan segera digelar dalam minggu ini. "Dalam waktu dekat kita akan selenggarakan Munaslub. Paling lambat seminggu kedepan," kata Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana, Selasa (16/1/2018).

Kubu Sudding sebelumnya sudah memberhentikan OSO dari posisi Ketum Hanura. Sebaliknya, OSO yang didukung loyalisnya juga memecat Sudding dari posisi sekjen partai.

Namun, Dadang menegaskan bahwa kubunya lah yang memiliki kekuatan untuk melakukan pemberhentian dan Munaslub karena didukung oleh 27 DPD dan lebih dari 400 DPC. "Maka kemampuan untuk melakukan ada di kita, bukan di Pak OSO," kata dia.

Dadang mengatakan, setelah Munaslub terlaksana dan terpilih ketua umum definitif, maka partainya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ia berharap surat keputusan Menkumham yang baru bisa segera terbit sehingga kepengurusan yang baru bisa diakui oleh KPU untuk mengikuti Pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019.

Soal kubu OSO yang berharap ada konsolidasi menyikapi konflik internal ini, Dadang menegaskan, justru pemberhentian OSO sebagai ketum itu adalah bagian dari konsolidasi.

Sebab, kata dia, Hanura tidak mungkin meningkatkan elektabilitas dengan kondisi kepemimimpinan yang kemampuannya hanya satu yaitu menebar ancaman pecat memecat ke DPD dan DPC. Maka atas dasar itu, DPD meminta DPP memberhentikan OSO sesuai Pasal 16 ayat 1 ART. "Berangkat dari pemberhentian OSO sebagai Ketum maka ruang untuk meningkatkan soliditas dan elektabilitas akan semakin tinggi," ucap Dadang.

Dadang memastikan nantinya loyalis OSO tidak disingkirkan selama menunjukan kekompakan dan loyalitas terhadap Dewan Pembina, Keputusan Partai serta AD/ART.

Dadang mengakui salah satu penyebab dipecatnya OSO adalah terkait permasalahan mahar politik. Namun ia enggan menjelaskan detil permasalahannya.

"Salah satunya (mahar politik), secara rinci biar Dewan Kehormatan yang akan mengungkapnya. Banyak pengambilan keputusan yang dilakukan semena-mana, tidak mengacu pada AD/ART," kata dia.***