Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
Internasional
3 jam yang lalu
BPJPH Rilis Indonesia Global Halal Fashion, Targetkan Kejayaan di Pasar Dunia
2
Okto Sebut Sudah 9 Atlet Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
2 jam yang lalu
Okto Sebut Sudah 9 Atlet Lolos ke Olimpiade 2024 Paris
3
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
1 jam yang lalu
Langsung Pantau Persiapan, Menpora Dito Ingin Berikan Kado Terbaik buat Presiden Jokowi dari Olimpiade 2024 Paris
4
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
1 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
https://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Sidang Paripurna, DPD Minta Pemerintah Stop Impor Beras

Sidang Paripurna, DPD Minta Pemerintah Stop Impor Beras
Istimewa.
Senin, 15 Januari 2018 17:27 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sidang Paripurna ke-8 Dewan Perwakilan Daerah Masa Sidang III - Tahun Sidang 2017-2018 membahas hasil reses Anggota DPD RI, sekaligus pelantikan Anggota DPD RI Pengganti Antar Waktu (PAW) Sabam Sirait dari Provinsi DKI Jakarta.

Sidang paripurna tersebut diselenggarakan di Gedung Nusantara V, pada hari senin (15/1/2017). Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berharap agar tiap alat kelengkapan bisa memaksimalkan tugas-tugas yang sudah diagendakan.

Dalam sidang tersebut, Nono Sampono menyampaikan garis besar tugas yang sudah diagendakan. Pada Masa Sidang III ini Komite I akan memulai penyusunan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan penyusunan Pandangan Terhadap RUU tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Nono juga menyampaikan tugas Komite II Untuk melakukan pembahasan RUU tentang Kedaulatan Pangan dan RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Komite III akan memulai pembahasan RUU tentang Perlindungan Pasien dan RUU tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen," terangnya.

Sementara Komite IV pada masa sidang ini akan melakukan pembahasan RUU Pajak Pertambahan Nilai dan RUU Pengurusan Piutang Negara dan Daerah. Selain itu, Komite IV akan melakukan pembahasan terkait Pra RKP 2019 berdasarkan hasil Musrenbang daerah dan aspirasi masyarakat daerah yang diinventarisasi oleh DPD RI.

Pada sidang paripurna tersebut, Anggota DPD RI juga menyampaikan laporan hasil kegiatan di masa reses. Dalam laporannya, Fahira Idris menyampaikan laporan reses, terkait dengan pilkada serentak.

"Masyarakat berharap pilkada serentak berjalan lancar dan aman, sehingga masyarakat bisa melaksanakan pemilihan umum dengan aman dan nyaman guna menentukan pemimpin daerah yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi daerah," ucapnya.

Terkait dengan harga beras naik, hal ini menyulitkan warga karena beras menjadi semakin mahal. Ditambah lagi pemerintah melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton.Fahira berharap di masa panen raya bulan depan, maka tidak ada lagi kendala beras mahal dan langka.

"Februari dan Maret akan ada panen beras, semoga saja penyaluran beras untuk rakyat tidak ada kendala, dan harga beras juga bisa stabil," harapnya.

Sementara itu, John berharap agar DPD bisa memutuskan agar impor itu bisa distop. “Padahal kita sebentar lagi akan memasuki panen padi. Jadi tidak perlu lah impor,” ujar dia.

Senada dengan John Pieris, anggota DPD Provinsi Jambi Daryati Uteng juga mengharapkan pemerintah untuk men-stop impor beras. Kondisi nasional saat ini belum membutuhkan impor beras.

“Kondisi nasional saat ini, kita belum membutuhkan impor,” papar dia. Pada kesempatan itu, hadir Plt. Sekretaris Jenderal DPD RI Maruf Cahyono beserta jajarannya.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77