Empuknya Anggaran Pelatnas, Madu Atau Racun?

JAKARTA - Tanpa terasa pelaksanaan Asian Games 2017 tinggal 7 bulan lagi. Tanpa terasa juga berbagai persoalan terus saja menyelimuti persiapan kontingen Indonesia. Padahal, Presiden Jokowi berharap kontingen Merah Putih bisa masuk 10 Besar pada pagelaran kedua kalinya pesta olahraga negara Asia di bumi Nusantara ini.

Sebenarnya semua kemelut masalah anggaran dana pelatnas Asian Games 2018 ini tidak perlu terjadi bilamana semua pihak mau jujur.

Dengan kejujuran itu marilah kita jadikan Asian Games Jakarta-Palembang 2018 sebagai momentum kebangkitan olahraga Indonesia sekaligus mewujudkan keinginan orang nomor satu di republik tercinta ini. Dan, dengan kejujuran itu pula kita menjaga nama baik bangsa dan negara di mata dunia internasional.

Kini, tak perlu lagi ada acara main petak umpat dalam soal anggaran pelatnas Asian Games 2018. Cukup lah kejadian memprihatinkan terakhir terjadi pada persiapan Indonesia menghadapi SEA Games Malaysia 2017.

Tak perlu lagi terulang pasokan dana pelatnas yang disalurkan melalui Kemenpora tersendat-sendat yang menyebabkan prestasi kontingen Indonesia tetap berada di peringkat kelima di pesta olahraga dua tahunan negara-negara Asian Tenggara.

Terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2017 yang bertujuan memotong birokrasi pasokan anggaran itu merupakan babak baru olahraga Indonesia.

Kenapa demikian? Yang tadinya peran itu sepenuhnya ada di Kemenpora telah beralih kepada pengurus induk-induk organisasi cabang olahraga (PB/PP). Dengan Perpres itu segala urusan ada pada PB/PP. Baik itu soal prestasi ataupun penggunaan anggaran negara untuk membangun prestasi olahraga Indonesia. 

Adanya Perpres itu jelas sangat menguntungkan PB/PP. Karena, pasokan anggaran dari pemerintah dikelola sepenuhnya. 

Mudah-mudahan penggunaan dana pelatnas sebesar Rp735 miliar untuk pelatnas Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang dikucurkan melalui kesepakatan (MoU) Kemenpora dengan PB/PP itu dipergunakan sesuai peruntukan.

Jangan sampai "empuknya" anggaran miliaran dan puluhan miliar yang masuk ke rekening PB/PP itu ibaratkan madu malah berubah menjadi racun. Bukan prestasi yang dihasilkan tetapi malah berujung di meja hijau. 

Memang sosialisasi untuk laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran negara telah dilakukan Kemenpora. Tapi, sosialisasi itu saja tidak lah cukup. Apalagi, pengurus PB/PP baru pertama kali diberikan kepercayaan penuh mengelola anggaran negara. 

Alangkah baiknya jika pemerintah membentuk sebuah Tim Khusus yang bertugas untuk mengawasi dan memeriksa laporan pertanggung jawaban PB/PP tentang penggunaan anggaran pelatnas Asian Games 2018.

Paling tidak, pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala semisal sebulan sekali itu bisa menekan terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, bukan hanya keinginan Presiden Jokowi untuk sukses administrasi terwujud tetapi penggunaan anggaran bisa lebih tertib. Dan, pengurus PB/PP bisa terhindar dari jeratan hukum. 

Saatnya kata-kata yang sering terucap "Semua demi Merah Putih" itu lah yang harus direalisasikan. Jangan ada lagi atlet mengkonsumsi nasi goreng ceplok telor atau atlet makan soto dengan anggaran Rp300 ribu per atlet per hari. Atau atlet terpaksa mengeluarkan dana dari kocek sendiri untuk membeli suplemen. 

Bagaimana atlet bisa berprestasi jika makanannya tidak memenuhi standar gizi yang dibutuhkannya? Atau mereka membeli sendiri suplemen? Berikanlah  atlet yang terbaik. Utamakan hak-haknya sehingga dia menyadari kewajiban yang harus diberikannya kepada negara ini dan bukan malah "memanfaatkan" keberadaannya. Azhari Nasution, Wartawan Senior Olahraga dan Redaktur GoNews.co