Sepanjang tahun 2017, BRG melakukan kegiatan pembahasan ekosistem gambut, pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perencanaan restorasi dan pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), pembangunan demonstration plot pertanian gambut terpadu serta pemasangan alat pemantau tinggi muka air.
"Restorasi gambut tidak sekadar membasahi lahan gambut dan menanam kembali untuk memperbaiki ekosistem yang rusak, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang hidup di lahan gambut," ujar Kepala BRG, Nazir Foead pada diskusi bersama media di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (28/12/2017).
Dalam rencana strategis BRG 2016-2020 disebutkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berkaitan erat dengan pencapaian manfaat ekonomi, sosial, dan yang paling utama ekologi.
Myrna A Safitri, Deputi Edukasi Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG mengatakan BRG pada tahun ini memfasilitasi 75 desa dan kelurahan di 7 Provinsi target restorasi gambut. Desa-desa itu tersebar di Riau (11 desa), Jambi (10), Sumatera Selatan (15), Kalimantan Barat (16), Kalimantan Tengah (10), Kalimantan Selatan (10), dan Papua (3).
"Total luas wilayah desa dan kelurahan itu 1.180.441 hektar dengan areal lahan gambut yang dikelola masyarakat sekitar 878.326 hektar. Dari luas itu, 267.111 hektar menjadi target restorasi gambut. BRG menjalankan program Desa Peduli Gambut dimana masyarakat menjadi garda depan pemeliharaan gambut," tandasnya.
BRG telah melakukan upaya revitalisasi mata pencarian masyarakat. Alur Dohong, Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan melaporkan 101 kelompok masyarakat (Pokmas) telah dibina untuk mengelola lahan tanpa bakar, pengembangan komoditi lokal, perikanan air tawar, peternakan, dan budidaya lebah madu. Sampai saat ini, jumlah warga yang melakukan pembakaran gambut makin berkurang. Melalui revitalisasi mata pencaharian, telah tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem gambut.
Sepanjang 2017, BRG memfasilitasi pembangunan infrastruktur pembahasan gambut berupa sumur bor, sehat kanal, dan penimbunan kanal, di enam provinsi, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Total luas pembahasan terdampak sekitar 200 ribuan hektar, yang terdiri dari 103.476 hektar sebagai dampak pembahasan infrastruktur yang dibangun BRG dan 98.978 hektar dari 103.476 hektar sebagai dampak pembahasan infrastruktur yang dibangun BRG dan 98.978 hektar dari kegiatan pembahasan yang dilakukan para mitra.
Dari luas itu, lebih 60 persen - sekitar 62.126 hektar- berada di Kalimantan Tengah, Sumur Bor yang dibangun BRG 5.900 unit, sekat kanal yang dibangun bersama masyarakat dan perguruan tinggi 1.849, dan kanal-kanal yang ditimbun permanen ada 110 titik. Sampai pertengahan Desember 2017, BRG telah bekerja melakukan kegiatan restorasi dengan seluruh aspek teknis, sosial dan ekonomi pada sekitar satu juta hektar.
Capaian lainnya adalah penyusunan Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG) untuk 7 Provinsi target restorasi, RREG setiap provinsi, Rencana Tindak Tahunan dan Pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut.
Pemetaan dilakukan untuk KHG Sungai Lalan-Sungai Merang, Sungai Sugihan-Sungai Lumpur (keduanya di Provinsi Sumatera Selatan), Sungai Tapung Kiri-Sungai Kiyap (Provinsi Riau), Sungai Ambawang-Sungai Kubu (Kalimantan Barat), Sungai Utar-Sungai Sarapat (Kalimantan Tengah/Kalimantan Barat), Sungai Barito-Sungai Alalak dan Sungai Maluka-Sungai Martapura (Kalimantan Selatan). Sebelumnya, BRG memetakan ekosistem gambut di KHG Sungai Saleh-Sungai Sugihan, KHG Sungai Cawang-Sungai Air Lalang (Sumatera Selatan), dan KHG Sungai Kahayan-Sungai Sebangau (Kalimantan Tengah).
Untuk mendukung monitoring ekosistem gambut, BRG membuat titik pengamatan tinggi muka air lahan gambut. Data tinggi muka air dapat diakses secara real time. Pada 2017, dipasang 40 alat. Titik pengamatan terbanyak terdapat di Sumatera Selatan, yaitu delapan. Riau dan Jambi masing-masing tujuh. Hanya ada satu titik pengamatan tinggi muka air lahan gambut di Kalimantan Barat, tujuh lainnya di Kalimantan Tengah.
Pemantauan tinggi muka air lahan gambut menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi kebakaran lahan dan hutan. Lahan gambut yang kering menjadi pemicu kebakaran. Pada tahun 2015, kebakaran lahan gambut menimbulkan kerugian triliunan rupiah dan menciptakan bencana asap regional.
Terkait dengan supervisi terhadap pembahasan gambut di lahan konsesi, BRG pada tahun ini menyiapkan pedoman supervisi. BRG menyambut baik upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengarahkan pemegang konsensi untuk menuntaskan rencana pemulihan.
Pada tahun 2018, BRG akan menjalankan supervisi kepada perusahaan dalam kegiatan restorasi gambut. Seluas 1,4 juta hektar areal target restorasi gambut ada areal konsesi kehutanan dan kebun.
Kegiatan restorasi yang dilakukan BRG bersifat komprehensif dan inklusif, artinya melibatkan semua pihak. Tidak sekadar membasahi, namun restorasi juga berupaya menjadikan masyarakat sebagai garda depan pengelolaan gamvut secara bijak dan pencegahan dini rencara kebakaran gambut.
BRG adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan ini dibentuk 6 Januari 2016 melalui Peraturan Presiden No 1 Tahun 2016. Fungsi dan tugas BRG adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi : Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Papua.
BRG ditargetkan merestorasi gambut yang rusak seluas kurang lebih 2 juta hektar hingga tahun 2020.***
