Jelang Pemilu Serentak 2019, Panwaslu Kota Bukittinggi Gelar Diskusi Tentang Pengawasan Partisipatif dengan Stake Holders

BUKITTINGGI - Guna mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, baik itu kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif yang bersih dan bermartabat dengan tujuan memperoleh pemimpin yang amanah dan bersih, Panwaslu Kota Bukittinggi menilai keberadaan partisipasi pengawasan masyarakat/ stakeholder diluar penyelenggara sangat penting dalam rangka penguatan masyarakat dalam pengawasan tahapan Pilkada dan Pileg Tahun 2019. Terkait hal itu, Panwaslu Kota Bukittinggi menggelar diskusi Konsolidasi Pengawasan Partisipatif di Kantor Panwaslu Kota Bukittinggi, Rabu 13 Desember 2017.

Mantan Komisioner Panwaslu Bukittinggi, Ruzi Haryadi yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu mengatakan, partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan dan pro aktif sejak dini sangat mutlak menentukan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, Panwaslu tak hentinya mengajak masyarakat untuk ikut aktif menjadi bagian dari suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kepada masyarakat kita juga terus mendorong agar tidak hanya sebagai penonton di Pilkada dan Pileg. Karena hakikat demokrasi lokal adalah bagaimana mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya, agar kegiatan tersebut perjalan lancar tanpa terjadinya peristiwa huru - hara seperti pengalaman buruk yang pernah terjadi di daerah lainnya.

Ketua Panwaslu Kota Bukittinggi Eri Vatria juga menuturkan, dengan adanya dukungan pengawasan masyarakat/stakeholder di Bukittinggi, tentunya segala bentuk tindakan dan perilaku yang dilakukan baik oleh pasangan Calon Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Tim Sukses, relawan pendukung serta pihak-pihak berkepentingan yang terindikasi melanggar ketentuan dapat diminimalisir atau dicegah. Bahkan, peran yang dilakukan oleh Penyelenggara pun bisa terpantau dan terawasi, terang Eri Vatria.

"Tentu saja dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban mengawasi tahapan Pilkada dalam rangka pencegahan dan penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, Panwaslu beserta jajaran hingga Pengawas Kecamatan dan Kelurahan memiliki tantangan yang cukup berat. Karena para pengawas dituntut harus mampu menyelesaikan tugas pengawasan secara profesional, tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, " jelasnya lagi.

Terkait dengan hal tersebut, sukses serta berkualitasnya pelaksanaan Pilkada ataupun Pileg, tidak semata-mata hanya bergantung dan menjadi tanggung jawab Pengawas Pemilu saja, tetapi adanya keterlibatan serta dukungan dari masyarakat/stakeholder. Partisipasi pengawasan yang diharapkan, tidak hanya sebatas memantau tetapi juga dapat menyampaikan atau melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pilkada kepada Pengawas Pemilu untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan, terangnya.

Komisioner Panwaslu Bukittinggi lainnya, Asneli Warni juga menyebutkan, dengan makin luasnya skala pengawasan partisipatif yang dilakukan, diyakini akan memunculkan efek jera pencegahan dini terjadinya pelanggaran dalam Pilkada, selain itu kita juga akan memanfaatkan teknologi seperti jejaring sosial dan telepon agar masyarakat bisa langsung melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi, ujarnya.

Selain itu, menurut Asneli Warni setiap laporan pelanggaran pemilu akan segera kita tindak lanjuti, namun harus kita kategorikan dulu jenis unsur dan sifat dari bentuk pelanggaran yang terjadi, karena kita bekerja sepenuhnya menjalankan amanat Undang - undang, terangnya.

Forum diskusi ini juga mengundang peserta dari berbagai latar belakang seperti aktivis organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, media massa, pelajar dan mahasiswa di Bukittinggi. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Panwaslu Bukittinggi, Eri Vatria, Komisioner Panwaslu Bukittinggi lainnya, Asneli Warni, Abdi, Mantan Komisioner Panwaslu Bukittinggi Ruzi Haryadi dan pejabat struktural dan staf Panwaslu dan Panwascam se kota Bukittinggi. (**)