Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
Peristiwa
18 jam yang lalu
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
2
Istri Meninggal, Ruslan Buton Ajukan Izin Hadiri Pemakaman
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Istri Meninggal, Ruslan Buton Ajukan Izin Hadiri Pemakaman
3
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
Nasional
16 jam yang lalu
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
4
Penemuan Jasad Tinggal Kerangka di Sebuah Gudang Gegerkan Warga Bukittinggi
Peristiwa
21 jam yang lalu
Penemuan Jasad Tinggal Kerangka di Sebuah Gudang Gegerkan Warga Bukittinggi
5
Rahmad Darmawan Nilai Pemain Depan Madura United Kurang Tenang
GoNews Group
6 jam yang lalu
Rahmad Darmawan Nilai Pemain Depan Madura United Kurang Tenang
6
Indonesia Resesi, 5 Juta Pengangguran Baru Bakal Lahir
Pemerintahan
9 jam yang lalu
Indonesia Resesi, 5 Juta Pengangguran Baru Bakal Lahir
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Anggota DPRD Padang, Amrizal Hadi Sorot Proses Pencairan Dana Hibah di Pemko Padang

Anggota DPRD Padang, Amrizal Hadi Sorot Proses Pencairan Dana Hibah di Pemko Padang
Anggota Fraksi Nasdem DPRD Padang, Amrizal Hadi
Rabu, 01 November 2017 18:00 WIB
PADANG - Anggota Fraksi Nasdem DPRD Padang, Amrizal Hadi menyorot proses pencairan dana bantuan hibah di Pemerintah Kota Padang. Amrizal menilai pemko terlalu kaku dalam menerapkan aturan. Hal itu diungkapkannya ketika dikonfirmasi terkait realisasi pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pasalnya, akhir-akhir ini anggota dewan mengeluhkan realisasi Pokir tersebut.

Amrizal mengaku belum semua Pokir yang diusulkannya direalisasikan. Padahal, sudah termasuk yang dianggarkan dalam APBD tahun ini. "Belum semua Pokir saya yang direalisasikan. Bansos hibah yang banyak belum direalisasikan," katanya Amrizal, Rabu (1/11/2017).

Adanya kekurangpahaman aturan yang ada terkait bantuan sosial dan hibah. Menurutnya, pemko terlalu kaku dalam menerapkan aturan. "Terlalu kaku mereka dalam menerapkan soal masalah itu. Padahal, berdasarkan Permendagri No. 14 tahun 2016, ada turunannya, kalau sudah terdaftar atau ada SKT (Surat Keterangan Terdaftar, red) di Kesbangpol, maka sudah bisa dicairkan," tegasnya.

Namun ironisnya, kata Amrizal Hadi, pencairan dana hibah dan bansos tak cukup dengan SKT tersebut. Pemko Padang malah meminta SK pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkumham).

"Bagi saya belum bisa selesai. Saya saat ini kan masih sering ke luar. Saya mengharapkan, Pokir itu direalisasikan sesuai peruntukkannya dan berpedoman kepada aturan yang ada," ujarnya.

Ia menegaskan, jangan sampai dialokasikan kepada hal-hal yang tidak prioritas. Kalau organisasi kemasyarakatan tadi berupa Ormas memang diharuskan ada SK pengesahan Menkumham.

"Tapi kalau tidak, ya harus menyesuaikanlah. Jangan sampai Pokir kawan-kawan anggota dewan terganggu dengan hal tersebut. Kalau Pokir berupa pengerjaan fisik usulan saya, sudah terealisasi semuanya. Yang tinggal hibah bansos," terangnya.

Dikatakan Amrizal Hadi, Pokir yang ia usulkan berupa hibah bansos masih banyak yang belum dicairkan. Misalnya saja bantuan untuk Klinik Aisyiyah sebesar Rp300 juta.

"Sampai kini, yang untuk Klinik Aisyiyah tersebut, belum mau pemko mencairkan. Mereka minta melengkapi persyaratan administrasi klinik dilengkapi. Padahal, klinik ini sudah beroperasi sejak tahun 1957, apa juga yang mau dilengkapi? Klinik ini tidak baru beroperasi," ungkapnya.

Amrizal Hadi melihat, yang dipersoalkan dalam proses pencairan dana hibah bansos bukan hal-hal yang subtansial. "Saya belum tahu pasti, apakah ini politis atau memang persoalan teknis sebenarnya," jelasnya.(***)

Editor:Agib Noerman
Kategori:Pemerintahan, Politik, GoNews Group, Padang

wwwwww