Hasil Temuan Anggota DPR: Ada Pekerja Anak dan Upah 25-40 Ribu Perhari di Gudang Petasan

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Ranik, mengunjungi korban kritis dan luka akibat ledakan gudang petasan Kosambi di RSUD Tangerang, Banten. Dari kunjungan tersebut terungkap bahwa para pekerja yang dirawat ada yang masih berusia di bawah umur, dan diupah sangat minim.

"Ada pekerja anak. Mereka itu kerja borongan, hari pertama di gaji Rp 40 per hari. Setelah dua minggu Rp 25 ribu ada Rp 30 ribu," ujar Irma kepada wartawan di RSUD Tangerang, Jumat (27/10).

Irma juga sempat menanyakan apa saja fasilitas yang diberikan PT Panca Buana Cahaya Sukses kepada pekerja, namun jawaban yang didapat sangat memprihatinkan. Tak hanya itu, informasi mengenai data dan jumlah pekerja saja pihak perusahaan tidak tahu.

"Saya tanya dikasih makan atau tidak? Dijawab tidak. Kok bisa? Ada yang disebut Pemda Industri, tapi Disnaker tidak tahu berapa pekerja, kemudian ada kejadian ini," kata politikus Nasdem itu.

Menurutnya, ledakan gudang petasan tersebut bukan saja kelalaian, namun juga kecerobohan yang menjadi tragedi nasional. Untuk itu, Komisi IX yang membidangi masalah ketenagakerjaan akan terus mengawal insiden tersebut hingga tuntas.

"Komisi 9 kita akan kawal. Pertama bagaimana BPJS tanggung jawab. Kedua, ketenagakerjaannya. Insentif yang harus mereka terima dan lainnya. Ketiga, kita kejar siapa yang keluarkan izin. Tidak boleh ada lagi ada izin tanpa lihat fisik," ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam kesempatan terpisah meminta agar Kementerian Tenaga Kerja untuk segera menyelidiki kecelakaan yang menawaskan 47 oran gitu. Pasalnya, kecelakaan ini dinilai sebagai kecelakaan kerja yang jumlah korbannya cukup tinggi di tahun ini.

"Kelihatannya aspek kesehatan dan keselamatan kerja tidak benar-benar diperhatikan dan diterapkan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan sepertinya tidak bekerja maksimal. Buktinya, keselamatan kerja di pabrik petasan ini luput dari pengawasan mereka” ujar Saleh Daulay dalam keterangan tertulis.

Selain itu, pembangunan pabrik petasan di kawasan padat penduduk dinilai tidak selayaknya diberi izin. Secara faktual, kawasan tersebut terdapat fasilitas umum seperti sekolah yang betul-betul harus aman dari potensi kecelakaan seperti ini. Ada kesan bahwa izin operasional pabrik tersebut dikeluarkan tanpa kajian yang baik.

“Saya meminta agar menaker langsung turun ke lokasi kejadian. Menteri harus melihat secara langsung dan bertemu dengan para korban dan keluarganya. Ini bagian dari tanggung jawab yang perlu ditunaikan," ucap politikus PAN itu.

Berkenaan dengan itu, hasil investigasi dan penyelidikan nantinya perlu dibuka ke publik secara luas. Jika ada yang terbukti bersalah, harus dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku. Dengan begitu, kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. ***