Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
Hukum
16 jam yang lalu
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
2
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
Hukum
16 jam yang lalu
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
3
Rekam Jejak Dirut TVRI yang Baru, Penggemar 'Bokep' Eks Kontributor Majalah Dewasa
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Rekam Jejak Dirut TVRI yang Baru, Penggemar Bokep Eks Kontributor Majalah Dewasa
4
Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI, Hidayat: Dewas Kangkangi TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa
Politik
19 jam yang lalu
Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI, Hidayat: Dewas Kangkangi TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa
5
Viral, Tak Mampu Beli Susu, Seorang Ayah Serahkan 2 Anaknya ke Petugas PSBB
Kesehatan
16 jam yang lalu
Viral, Tak Mampu Beli Susu, Seorang Ayah Serahkan 2 Anaknya ke Petugas PSBB
6
Status Darurat Covid-19 Diperpanjang di Tengah Gaung 'New Normal'
GoNews Group
16 jam yang lalu
Status Darurat Covid-19 Diperpanjang di Tengah Gaung New Normal
Loading...
Home  /   Berita  /   Pemerintahan

Wahyu Sesalkan Realisasi Anggaran DPR KPP Rendah

Wahyu Sesalkan Realisasi Anggaran DPR KPP Rendah
Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra
Kamis, 26 Oktober 2017 13:11 WIB
PADANG - Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menyesalkan masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang yang tidak melaksanakan kegiatan padahal sudah direncanakan. Kegiatan yang sudah dianggarkan harusnya direalisasikan untuk kepentingan pembangunan yang membantu pemerintah dan juga termasuk program unggulan walikota.

"Jika kegiatan yang sudah dianggarkan dan tidak dilaksanakan maka berdampak Silpa yang terlalu besar. Silpa terlalu besar tidak boleh. Kalau efesiensi anggaran untuk penghematan itu bisa dimaklumi," tegas Wahyu, Kamis (26/10/2017).

Wahyu menyentil Dinas DPR KPP yang ditemukannya gagal tender pada paket nomor 11 terjadi Silpa sebesar Rp2,8 miliar. DPRD Padang juga dapat laporan ada sebesar Rp20,8 Miliar yang tidak terealisasikan di DPRKPP ini.


Anggaran pokok pikiran anggota DPRD juga menjadi persoalan. Legislatif belum menerima laporan apakah sudah dilaksanakan atau belum. "Jika pun dialihkan Pokir dewan itu laporannya bagaimana, itu kan jelas salah. Kemana pergi anggarannya, ini yang nantinya menjadi permasalahan hukum,"  tambah Wahyu.

Dari persoalan ini  jangan nantinya kita dewan yang disalahkan, sementara kita di dewan sendiri hanya memberikan pokok-pokok pikiran ke dinas terkait yang nantinya di dinas itu dianggarkan dan pelaksanaannya sendiri adalah dinas terkait. Seharusnya dinas terkait dapat melaksanakan dengan baik juga karena dalam ini kita sudah membantu program pemerintah itu sendiri dan  siapa yang disalahkan nanti.

Saat ini kita juga menilai progul Walikota Padang banyak yang tidak terselesaikan seperti bedah rumah itu malah dana dari Baznas yang banyak mengerjakan. Kemudian pokir dewan yang tidak terlaksanakan kemana dialihkan atas persetujuan siapa, kemana anggarannya ini yang jadi pertanyaan kita.

"Malah yang sangat disayangkan terjadinya Silpa yang cukup besar, ini kan tidak benar," ungkap Ketua DPD Golkar Padang ini.(***)

Editor : Agib Noerman
Kategori : Pemerintahan, GoNews Group, Padang

Loading...
www www