Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Usher Menikah Diam-diam, Kejutkan Keluarga dan Fans
Umum
24 jam yang lalu
Usher Menikah Diam-diam, Kejutkan Keluarga dan Fans
2
Lala Widy Laris, Sebulan Penuh Main di Pesbukers Ramadan
Umum
23 jam yang lalu
Lala Widy Laris, Sebulan Penuh Main di Pesbukers Ramadan
3
Bruno Mars Diduga Tersangkut Hutang Judi 50 Juta Dolar ke MGM Grand Casino
Umum
24 jam yang lalu
Bruno Mars Diduga Tersangkut Hutang Judi 50 Juta Dolar ke MGM Grand Casino
4
Ricky Soebagja Minta Pemahaman Tren Positif dan Menjaga Peak Performance hingga Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
21 jam yang lalu
Ricky Soebagja Minta Pemahaman Tren Positif dan Menjaga Peak Performance hingga Olimpiade 2024 Paris
5
Musisi Rock Steve Harley Tutup Usia 73 Tahun
Umum
20 jam yang lalu
Musisi Rock Steve Harley Tutup Usia 73 Tahun
6
STY Tak Risau Sejumlah Pemain Pilar Absen di Latihan Perdana Timnas Indonesia
Olahraga
6 jam yang lalu
STY Tak Risau Sejumlah Pemain Pilar Absen di Latihan Perdana Timnas Indonesia
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Wahyu Sesalkan Realisasi Anggaran DPR KPP Rendah

Wahyu Sesalkan Realisasi Anggaran DPR KPP Rendah
Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra
Kamis, 26 Oktober 2017 13:11 WIB
PADANG - Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menyesalkan masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang yang tidak melaksanakan kegiatan padahal sudah direncanakan. Kegiatan yang sudah dianggarkan harusnya direalisasikan untuk kepentingan pembangunan yang membantu pemerintah dan juga termasuk program unggulan walikota.

"Jika kegiatan yang sudah dianggarkan dan tidak dilaksanakan maka berdampak Silpa yang terlalu besar. Silpa terlalu besar tidak boleh. Kalau efesiensi anggaran untuk penghematan itu bisa dimaklumi," tegas Wahyu, Kamis (26/10/2017).

Wahyu menyentil Dinas DPR KPP yang ditemukannya gagal tender pada paket nomor 11 terjadi Silpa sebesar Rp2,8 miliar. DPRD Padang juga dapat laporan ada sebesar Rp20,8 Miliar yang tidak terealisasikan di DPRKPP ini.


Anggaran pokok pikiran anggota DPRD juga menjadi persoalan. Legislatif belum menerima laporan apakah sudah dilaksanakan atau belum. "Jika pun dialihkan Pokir dewan itu laporannya bagaimana, itu kan jelas salah. Kemana pergi anggarannya, ini yang nantinya menjadi permasalahan hukum,"  tambah Wahyu.

Dari persoalan ini  jangan nantinya kita dewan yang disalahkan, sementara kita di dewan sendiri hanya memberikan pokok-pokok pikiran ke dinas terkait yang nantinya di dinas itu dianggarkan dan pelaksanaannya sendiri adalah dinas terkait. Seharusnya dinas terkait dapat melaksanakan dengan baik juga karena dalam ini kita sudah membantu program pemerintah itu sendiri dan  siapa yang disalahkan nanti.

Saat ini kita juga menilai progul Walikota Padang banyak yang tidak terselesaikan seperti bedah rumah itu malah dana dari Baznas yang banyak mengerjakan. Kemudian pokir dewan yang tidak terlaksanakan kemana dialihkan atas persetujuan siapa, kemana anggarannya ini yang jadi pertanyaan kita.

"Malah yang sangat disayangkan terjadinya Silpa yang cukup besar, ini kan tidak benar," ungkap Ketua DPD Golkar Padang ini.(***)

Editor:Agib Noerman
Kategori:Pemerintahan, GoNews Group, Padang
wwwwww