ICAO Nilai Indonesia 'Keok' dengan Angola, Gerindra: Copot Dirjen Perhubungan Udara Segera!

JAKARTA - International Civil Aviation Organization, selaku badan dibawah PBB yang membawahi permasalahan penerbangan sipil dunia menilai secara organisasi Indonesia berada dibawah Filipina, bahkan jauh dibawah Angola.

Hal ini terungkap dalam proses audit yang sedang berjalan sampai pertengahan Oktober nanti.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyatakan kekecewaan yang mendalam. Karena menurutnya hal ini menunjukkan ketidakmampuan jajaran Kemenhub utamanya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

"Ini keterlaluan, ini kegagalan yang memalukan. Menhub harus usulkan pada Presiden untuk mencopot Dirjen Perhubungan Udara," tegas Arief, Sabtu (14/10/2017) malam di Jakarta.

Menurutnya, Dirjen Perhubungan Udara, Agus santoso beserta seluruh jajaran dibawahnya gagal total mengawal keunggulan kedirgantaraan Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan wilayah udara terbesar didunia.

"Kami mencermati sepak terjang Direktur Jenderal yang satu ini, kami nilai dia Dirjen terburuk sepanjang Republik ini berdiri, dia menempatkan Indonesia berada dibawah rata- rata 185 Negara di dunia hampir dalam segala aspek audit ICAO," tukasnya.

"Kita bisa lihat dari cukup banyak kebijakan yang diambilnya, dan dibiarkan lolos menjadi kebijakan yang dikeluarkan menteri, seperti lolosnya dirut Garuda yang tidak memenuhi kualifikasi menurut CASR (Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil) dengan ditunda-tundanya kenaikan PSC (airport tax ) untuk angkasa pura dalam rangka peningkatan pelayanan," timpalnya.

Padahal jelasnya lagi, Angkasa Pura sedang dibebani tugas besar untuk terus menjalankan percepatan pembangunan Infrastruktur pelayanan Bandara.

Ia pun merasa aneh, dimana Dirjen Perhubungan Udara yang pernah duduk sebagai komisaris Angkasa Pura dan ikut setuju serta menandatangani usulan anggaran tersebut malah menghambat, bahkan diduga menghilangkan dokumen usulan dan merubah disposisi menteri. "FSP BUMN bersatu banyak menerima keluhan dari karyawan dilingkungan Angkasa Pura. Ini sesuai data yang ada di FSP BUMN Bersatu ya," ujar Arief.

Masih kata Arif, jika begini caranya, itu artinya para pejabat Dirjen Perhubungan Udara yang ditempatkan sebagai komisaris di Garuda dan Angkasa Pura serta tempat lainnya tak ubahnya hanya makan gaji buta saja.

Sekarang lanjutnya, KPK sedang mengusut proses pengadaan pesawat karibou di Papua, serta pembiaran dugaan pelanggaran regulasi dalam pengoperasiannya. Dan terakhir terbukti bahwa secara organisasi sektor Perhubungan Udara masuk didalam jejeran yang terburuk didunia.

"Bayangkan saja, kurang dari 50 persen pertanyaan protokol dari Audit ICAO yang dianggap cukup, rendah sekali pencapaian ini," sesalnya.

"Jangan ditunda lagi, copot sekarang juga Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso!, sebelum ada musibah yang lebih besar dalam sejarah penerbangan kita, bisa rusak semua program "Nawacita Presiden" kalau punya Dirjen seperti ini, bisa mandeg semua rencana percepatan pembangunan Infrastruktur," tegasnya.

Arief juga mengkhawatirkan, ada upaya menggembosi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan cara membiarkan sang menteri mengambil keputusan keputusan yang keliru. "Ada apa ini? jangan jangan dia mau gantikan BKS jadi menteri perhubungan? Lah wong jadi Dirjen aja butut masa jadi Menteri," tutup arief Poyuono yang juga merupakan ketua umum federasi serikat BUMN bersatu itu.***