Tiga Panitia Khusus DPRD Padang Bahas RAPBD 2018

PADANG - Menindaklanjuti penyampaiam resmi Walikota Padang tentang Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2018, DPRD Padang membentuk tiga panitia khusus (Pansus) guna membahas RAPBD tersebut. Penetapan dalam rangka pembahasan RAPBD tersebut didasarkan juga pada rapat pimpinan dan fraksi-fraksi serta rapat Badan Musyawarah beberapa waktu lalu.

Ketiga pansus yang dibentuk DPRD Padang antara lain, Pansus I yakni membahas mengenai Pendapatan dan Pembiayaan. Kemudian Pansus II membahas mengenai Belanja Tidak Langsung. Sedangkan Pansus III membahas tentang Belanja Langsung pemerintah daerah terkait.

''Penetapan Pansus ini penting agar bisa dilakukan pembahasan lebih mendalam terhadap RAPBD dan Nota Keuangan agar bisa dibahas bersama,” kata Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti pada rapat paripurna RAPBD, Senin (2/10/2017).

Dijelaskan Elly, Pansus akan menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pembahasan tentang RAPBD TA 2018 dan Nota Keuangan. Biaya-biaya yang timbul dari keputusan tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padang TA 2017.

Ketua DPRD Padang bersama pimpinan dewan saat paripurna penyampaian RAPBD 2018.

Pemerintah kota Padang berencana menaikkan belanja daerah (APBD) tahun 2018, jika tahun 2017 belanja daerah sebesar Rp2.235 triliun maka untuk tahun 2018 dipekirakan Rp2,531 triliun.

Belanja daerah naik sebesar Rp116,21 atau 5,20 persen jumlah belanja tidak langsung pada APBD tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 1,247 triliun. Dibandingkan APBD tahun 2017 sebesar Rp 1.094 triliun,dan mengalami kenaikan sebesar Rp 153,46, atau naik sebesar 14,02 persen ungkap Walikota Padang, dalam menyampaikan nota Pengantar nota keuangannya Jadi Peningkatan yang siknifikan terlihat pada belanja tidak langsung.

Berbeda dengan belanja langsung yang seharusnya bersentuhan langsung dengan masyarakat malah mengalami penurunan sebesar Rp2,38 persen. Belanja lansung pada APBD 2018 dianggarkan sebesar Rp1.113 triliun. Pada APBD 2017 belanja langsung sebesar Rp1,40 triliun. Artinya mengalami penurunan sebesar Rp27,20 miliar.

Sekwan DPRD Padang membacakan susunan Pansus pembahasan RAPBD 2018.

Menyikapi terjadinya kenaikan belanja daerah yang signifikan pada tahun 2018, Wakil Ketua DPRD Padang Asrizal mengatakan perlu mengkaji sektor-sektor mana saja terjadinya kenaikan belanja daerah tersebut. Asrizal berharap, kenaikan belanja daerah tersebut tidak dibarengi kepentingan politik walikota.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang rancang di dalam RPJM di pembangunan serta untuk mewujudkan visi misi kota sebagaimana telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019. Sekaligus disingkronkan dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

Pimpinan dan anggota dewan serius mengikuti paripurna penyampaian APBD 2018.

Secara umum kebijaksanaan belanja APBD 2018 diantaranya disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk program dan kegiatan dimasing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

"Bisa saja kenaikan belanja daerah ditumpangi kepentingan politik walikota. Makanya, dalam pembahasan nanti anggota pansus mencermati pos-pos anggaran yang berbau politik," tegas Wahyu.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan saat ini masih dalam pencapaian target yang dirancang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dari 10 program prioritas.

Saat ini fokus pada permasalahan penanganan banjir, insha Allah dalam waktu dekat akan membahas masalah hulu hilir untuk penanggulangan banjir ini. Kemudian mudah-mudahan di 2018-2019 seperti drainase, jalan lingkungan bisa lebih baik lagi dan anggaran lebih banyak kearah itu.

Anggota DPRD Padang menghadiri paripurna penyampaian RAPBD 2018.

"Mudah-mudahan ketika sekarang pembahasan APBD 2018 dan ketika berjalan APBD-nya maka bersama-sama juga nanti akan jadi bahagian dalam pembicaraan yang kita inklutkan dalam anggaran 2018 untuk drainase ini, karena anggaran lebih banyak kearah itu," ujar Walikota.

Untuk program yang terealisasi hingga tahun 2017 diperkirakan sudah lebih 70 persen, mudah-mudahan di akhir 2017 ini dapat tercapai 80 persen. "Kita masih punya dua tahun anggaran lagi untuk pencapaian program prioritas," ujarnya. (adv)