Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Nilai Ada Salah Informasi Soal Gedung Parlemen

JAKARTA - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anthon Sihombing menilai prokontra atas rencana membangun gedung kantor baru bagi Anggota DPR diakibatkan kesalahan informasi di masyarakat.

Hal itu diungkapkannya dalam seminar bertema 'Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR RI', Rabu (20/9).

"Kami menilai masyarakat kurang dapat informasi utuh soal penataan kawasan Parlemen," kata Anthon.

Untuk itu, dia berharap seminar tersebut bisa membantu masyarakat mendapatkan informasi sekaligus memberi penjelasan kepada para stakeholder mengenai pentingnya alun-alun demokrasi dan gedung baru DPR.

Pihaknya juga berharap ada masukan dari para stakeholder terkait rencana pembangunan itu.

"Ujungnya diharapkan juga terbentuk persepsi objektif masyarakat, sehingga dapat membangun memori kolektif bangsa terkait pembangunan ini," katanya.

Mantan Anggota DPR yang dibayar menjadi moderator di acara itu, Dedy 'Miing' Gumilar, menceritakan pengalamannya ketika masih berkantor di kompleks parlemen. Baginya, dibanding kantornya, kantor lurah Bekasi jauh lebih bagus.

"Kami buang air kecil saja itu sama office boy, ngantri," imbuhnya.

Walau demikian, dia merasa heran dengan betapa sulitnya masyarakat mempercayai bahwa anggota dewan memang butuh gedung kantor baru. Padahal, para anggota dewan hanya meminta kantor, bukan apartemen untuk tempat tinggal.

"Toh yang bangun itu pemerintah loh. Gedung kantor DPR sekarang ini juga tak layak. Karena jika terjadi kebakaran dan apa-apa, yang di dalamnya tak bisa apa-apa," kata Miing.***