Natalius Pigai Anggap Jokowi Pahlawan Kesiangan Yang Hidup Dari Pencitraan

JAKARTA - Pernyataan politisi PDI Perjuangan, Hendri Yosodiningrat tentang pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut diacungi jempol karena membuka intensi dasar atau tujuan sesungguhnya pembentukan Pansus Angket DPR untuk KPK.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai mengatakan, sedari awal PDIP, partai pendukung pemerintah memang memiliki niat kurang bijaksana karena tidak hanya memperkuat kapasitas personalia, fasilitas dan pendanaan saja, namun justru muncul pembekuan lembaga penjagal koruptor di negeri ini.

"Menjadi pertanyaan adalah di saat kita mau membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa, kenapa Presiden Joko Widodo tidak melakukan langkah-langkah konkrit hingga berbulan-bulan KPK diganggu hingga tidak bisa fokus bekerja," ujar Natalius Pigai kepada GoNews.co melalui siaran persnya, Selasa (12/9/2017).

Ia melihat Jokowi cenderung melakukan politik pencitraan dengan mengeluarkan pernyataan yang kurang produktif, tanpa tindakan nyata untuk selamatkan KPK. "Mana tindakan nyata sebagai seorang Presiden yang memegang otoritas tertinggi atas tata kelola negara dan pemerintahan," tegasnya.

menurut Pigai, rakyat saat ini semakin mencurigai Presiden Jokowi cenderung sejalan dengan partai pendukung yang ingin melemahkan atau bahkan menguasai KPK untuk dijadikan alat kekuasaan, khususnya kepentingan Pemilu 2019. "Apakah Presiden Jokowi menyadari bahwa ada lembaga yudikatif dan lembaga intelijen tertentu dicurigai oleh rakyat sebagai alat pemukul partai atau operator politik partai bukan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia," katanya.

Sehingga dapat dimaklumi pernyataan mantan Presiden SBY bahwa lembaga negara seperti penegak hukum dan lembaga intelijen serta anti rasuah harus netral demi kepentingan negara. "Jangan sampai rakyat juga mulai mencurigai justru Presiden juga menyenangi untuk memelihara kegaduhan dan akhirnya akan hadir sebagai pahlawan. Kita tidak ingin seperti pahlawan kesiangan yang selalu hidup dari pencitraan, kita ingin langkah konkrit, cepat, tepat dan terukur untuk menyelamatkan marwah KPK," tegas Pigai.

Apapun alasannya, menurut Pigai, saat ini rakyat curiga lembaga legislatif alias DPR menjadi alat pukul yang dipakai oleh para koruptor, baik pemimpin politik dan pemerintahan untuk melemahkan KPK. Seharusnya, lanjut Pigai, DPR berperan dalam penguatan komisi antirasuah melalui pemberian apresiasi, meningkatkan anggaran, mendorong penguatan lembaga, mendorong peningkatan kualitas serta pengawasan melalui berbagai rapat, rapat kerja, rapat koordinasi, rapat terbatas, dan lainnya.

Kendati diakuinya memang keberadaan KPK menjadi momok yang menakutkan bagi para koruptor di negeri ini. Kapitalisasi jabatan dan kewenangan dan pengaruhnya oleh pejabat negara sudah nyaris sistemis, masif, terstruktur bahkan menjadi berbudaya.

Pigai mengingatkan, pelanggaran hak atas ekonomi, sosial dan budaya dengan adanya peningkatan kemiskinan, kebodohan, rendahnya derajat kesehatan serta kapasitas sosial ekonomi masyarakat juga ditunjang oleh korupsi, kolusi dan nepostisme.

"Di saat di mana kepercayaan rakyat pada negeri ini berada di titik badir, KPK telah menjadi salah satu lembaga memberi jaminan bahwa negeri ini ada, jaminan adanya kepastian hukum," pungkasnya. (rls)