DPD RI Desak Pemerintah Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan Myanmar

JAKARTA - Setelah sejumlah anggota DPR meminta pemerintah menggunakan pengaruhnya untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan tindak kekerasan terhadap etnis Rohingya, Anggota DPD RI Fahira Idris meminta pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

Menurutnya, telah terjadi tindakan nyata genosida terhadap muslim Rohingya saat berorasi di dalam kegiatan aksi #SaveRohingya pada kesempatan car free day (CFD), Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).

Fahira lebih lanjut meminta negara-negara ASEAN untuk mengambil langkah tegas terhadap Myanmar. Menurutnya, sebelum memutuskan hubungan diplomatik Pemerintah Indonesia diminta menarik Duta Besar Indonesia dari Myanmar.

"Mendesak pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Myanmar dan membatalkan pemberian nobel perdamaian untuk Aung San Suu Kyi," ujarnya.

Selain orasi, aksi #SaveRohingya di CFD, juga diisi penampilan teatrikal sejumlah aktivis lembaga swadaya masyaraka. Mereka juga melakukan penggalangan dana untuk warga Rohingya.

Fahira mengaku hadir untuk memberi dukungan pada komunitas yang melakukan aksi #SaveRohingya. Menurutnya, saat ini belum ada tindakan konkret dari pemerintah.

Padahal, ujarnya, suatu negara bisa melakukan penekanan terhadap negara lainnya yang telah melakukan perbuatan yang luar biasa sebagaimana terjadi terhadap etnis Rohingya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Pemerintah Indonesia menggunakan pengaruhnya di organisasi kawasan untuk menekan Myanmar.

Sedangkan Anggota DPR Nurhayati Assegaf yang juga ketua Badan Kerjasama antar Parlemen (BKSAP) menyatakan akan membawa persoalan tindak kekerasan oleh rezim miiter Myanmar ke sidang parlemen Asean dalam bentuk resolusi hak azasi manusia (HAM). ***