Setujui Penambahan Dana Parpol, CBA Anggap Sri Mulyani Cuci Tangan dan Tak Punya Konsistensi

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulayani sudah menyetujui kenaikan dana bantuan Partai Politik (Parpol) senilai Rp1.000 per suara.

Namun menurut Center Buget Analysis (CBA), Menkeu Sri Mulyani dianggap Plin plan dan tak punya konsistensi.

"Menteri Sri Mulyani tumben menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik sebesar Rp1.000 persuara sah. Ini memperlihatkan Sri Mulyani tidak punya konsistensi, dan hanya tukang dompleng," ujar Direktur CBA, Ucok Sky Khadafi kepada GoNews.co, Selasa (29/8/2017) melalui pesan elektroniknya.

"Kemarin dia ikut SBY, sekarang ikut Jokowi, jadi tak konsisten. Apalagi baru baru ini, dia menyatakan bahwa terjadi penurunan penerimaan negara, dan yang dilakukan adalah amputasi atau pemotongan anggaran dengan alasan efesiensi anggaran, tiba-tiba sekarang naik dana partai kan aneh," paparnya.

Selain itu kata Ucok, Menkeu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kenaikan dana partai atas dasar usulan dari KPK. "Ini hanya penyataan Sri Mulyani saja, hanya untuk cuci tangan supaya kebijakan dia tidak dikritik dan dianggap tidak populer yang bisa merusak citranya," paparnya.

Kalau tidak mau disebut cuci tangan, kata Ucok, biarpun ini usulan KPK, sebaiknya usulan tersebut tidak mengingkat atau usulan itu lebih baijk tidak dilaksanakannya.

"Tapi kan faktanya sekarang ini malahan dia setuju menaikkan anggaran untuk partai. Ini sangat-sangat memberat bebankan Keuangaan Negara. Atau dia ingin menguras anggaran baik itu APBN atau APBD," tandasnya.

Dengan kenaikan bantuan keuangaan untuk partai politik ini kata Ucok, orang partai seperti pesta mendapat duit dengan cuma-cuma dari negara tanpa kerja keras.

"Padahal yang namanya dana untuk partai itu bukan dapat dari negara, tapi harus dikumpulkan atau disumbang dari rakyat dong. Habis sekarang partai itu bukan milik rakyat, dan rakyat tidak mau menyumbang partai, maka orang orang partai memalak duit dari APBN atau APBD dengan cara kenaikan dana bantuan parpol sebesar Rp1.000 itu," tegasnya.

Dengan adanya tambahan dana partai ini lanjut dia, mengindikasikan bahwa partai tidak mampu mendiri lagi dan sangat tergantung dana dari negara. "Kalau begitu, apakah masih mungkin rakyat mengantungkan dirinya kepada partai untuk memperjuangkan aspirasi, kalau nasib keuangaannya masih meminta minta dan memelas kepada negara," ujarnya.

Ucok juga tidak yakin, dengan adanya kenaikan dana partai, Parpol bisa bebas dari korupsi.

"Jangan diharapkan atau siapapun tidak bisa jamin bahwa korupsi yang dilakukan kader partai tidak ada lagi. Apalagi saat ini, yang namanya administrasi keuangaan partai itu jeleknya minta ampun. Artinya memang tidak sungguh-sungguguh diperbaiki," pungkasnya. ***