Wakil Rakyat di DPRD Bukittinggi Meradang Karena Pimpinan OPD Pemko Bukittinggi Anggap Remeh Sidang Paripurna RAPBD Perubahan 2017

BUKITTINGGI - Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi memperlihatkan wajah kesal, karena merasa tidak dihargai oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bukittinggi. Pasalnya, dalam gelaran rapat Paripurna yang berlangsung Jumat 25 Agustus 2017, absensi kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat tidak sesuai dengan harapan, padahal agenda itu sangat penting dan membutuhkan kehadiran para pimpinan OPD tersebut.

Berdasarkan absensi yang dipegang Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial jelang membuka Sidang Paripurna, sedikitnya 21 pejabat tidak membubuhkan paraf kehadiran dalam agenda ini.

"Dari catatan di tangan saya ada 21 pejabat yang tidak hadir. Lebih parah lagi, umumnya yang hadir juga hanya perwakilan. Hanya beberapa wajah eselon II yang tampak hadir. Ini akan menjadi catatan bagi kami," ungkap politisi Partai Gerindra tersebut sesaat sebelum mengetok palu tanda sidang dimulai.

Sidang Paripurna yang beragendakan Penyampaian Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Bukittinggi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2017 yang dimulai pukul 10.00 WIB itu terlihat berlangsung singkat.

Saking kesalnya Beny Yusrial selaku Pimpinan Sidang, kembali mengulang pernyataannya. "Mengingat agenda ini sangat penting, minimnya kehadiran kepala OPD akan menjadi catatan bagi kami. Kami minta Walikota untuk menegur dan memberi arahan kepada jajarannya," tegas Beny.

"Seyogyanya Kepala SOPD tahu bahwa Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Walikota Bukittinggi atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2017, adalah agenda yang sangat penting. Namun saya lihat kehadiran Kepala SOPD hanya beberapa orang saja,” kata Beny Yusrial, dengan nada kesal usai memimpin rapat.

Menurutnya, dalam Paripurna yang digelar tersebut seharusnya diikuti oleh semua Kepala SKPD, karena ini menyangkut Ranperda Perubahan APBD tahun 2017. Akan tetapi, setelah Paripurna digelar dari awal sampai akhir, hanya beberapa Kepala SOPD saja yang kelihatan hadir, selebihnya hanya diwakili.

"Dari absensi kehadiran yang kita terima, hanya 6 orang Kepala SOPD saja yang hadir. Sedangkan selebihnya hanya diwakili oleh Kabid, Kasi dan Staf. Selaku anggota DPRD kita menyayangkan kejadian tersebut karena ini sama saja tidak menghargai lembaga DPRD,” tukas Beny.

Menurutnya, kehadiran tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan kepala SOPD sangat dibutuhkan dalam Paripurna. Karena Paripurna yang digelar merupakan agenda penting. Namun yang terjadi malah sebaliknya, dimana Kepala SOPD enggan hadir mendengarkan Jawaban Walikota Bukittinggi atas Pandangan Umum Fraksi -Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2017, yang disampaikan oleh Wakil Walikota Irwandi.

"Kami menilai kinerja SOPD semakin menurun. Ada indikasi bahwa kepala SOPD yang bersangkutan lebih mementingkan kegiatan seremonial dari pada kegiatan prioritas mereka seperti Paripurna saat ini. Kami sedang bahas anggaran untuk SOPD tapi Kepala SOPD yang berasangkutan malah sibuk keluar daerah. Sedangkan Paripurna ini menjadi landasan dalam pembahasan anggaran. Hal Ini harus dipertanyakan,” urai Beny.

Dari catatan absensi kehadiran, diantara pejabat yang tidak hadir dan dibubuhi simbol tanda tanya (?) oleh Beny Yusrial yaitu Asisten I dan Asisten III, Kepala Disdukcapil, Kepala Disparpora, Kepala BPBD, Kepala Disatpol PP serta Kepala Kantor PDAM Bukittinggi. Ketidakhadiran itu juga diikuti sejumlah Kepala Bagian Sekretariat Kota dan beberapa Lurah.

"Kalau alasannya ada agenda di luar kota, kan bisa berangkat nanti setelah sidang selesai. Atau kalaupun memang sedang tidak berada di Bukittinggi, kan bisa diwakilkan oleh minimal sekretaris atau kepala bidang. Ini saya cek ada 21 pejabat yang tidak hadir sama sekali," tuturnya.

Beny Yusrial menambahkan, pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2017 itu sangat urgen dan banyak kajian yang sangat penting untuk diikuti secara serius.

PDAM misalnya, kata Beny, ada pembahasan rencana penambahan kas melalui penyertaan modal dari pemerintah. Karena itu, harusnya dihadiri oleh pimpinan langsung.

"Paripurna ini kan sudah tiga hari berturut-turut kok masih gak paham. Kalaupun tidak seluruh anggota DPRD yang hadir, yang jelas sudah kuorum untuk melanjutkan sidang. Saya pun bisa jelaskan alasan tiap individu yang tidak hadir atas nama lembaga," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Rismaidi juga sangat menyayangkan atas ketidakhadiran kepala SOPD dalam Paripurna yang digelar. Ia menilai SOPD yang bersangkutan tidak menghargai lembaga DPRD. Begitu juga dengan Direktur PDAM Kota Bukittinggi yang juga tidak hadir dalam Paripurna. Padahal sebelumnya DPRD tengah membahas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Jam Gadang Bukittinggi.

"Paripurna ini penting. Namun yang hadir hanya beberapa kepala SOPD saja. Untuk itu kami minta agar kejadian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Walikota kedepannya, sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi. Seharusnya kepala SOPD bisa memilah mana kegiatan yang prioritas dan mana kegiatan seremonial,” tegas Rismaidi.

Sementara itu Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi dikonfirmasi usai Sidang Paripurna mengatakan ketidakhadiran sejumlah kepala dinas dan kepala bagian lantaran banyaknya rangkaian agenda yang beriringan.

"Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di luar kota. Ada yang sedang tugas, ada yang sedang mengikuti asesmen. Beberapa kepala dinas sedang ditugaskan di Solo, Bandung, Pekanbaru dan di Padang," katanya.

Irwandi menambahkan pihaknya tidak punya niat untuk tidak menghadirkan pejabat eselon II dan III di dalam Sidang Paripurna tersebut.

"Bagaimana pun, kami tetap menghargai apa yang disampaikan pimpinan DPRD. Nanti akan kami jelaskan apa pokok persoalannya. Saya rasa ini juga suatu masukan yang baik," tuturnya.(**)