Home  /  Berita  /  GoNews Group

Tolak Penggusuran PT KAI, Ratusan Warga Stasiun Usung Keranda dengan Foto Wako Ramlan ke DPRD Bukittinggi

Tolak Penggusuran PT KAI, Ratusan Warga Stasiun Usung Keranda dengan Foto Wako Ramlan ke DPRD Bukittinggi
Ratusan warga Stasiun Bukittinggi yang tergabung dalam APWS dan OPAKAI lakukan longmarch dan orasi ke Gedung DPRD Bukittinggi, Kamis 6 Juli 2017.
Kamis, 06 Juli 2017 20:32 WIB
Penulis: Jontra
BUKITTINGGI - Menindaklanjuti surat peringatan kedua yang dilayangkan oleh PT KAI, ratusan massa dari Stasiun menggelar aksi longmarch ke Gedung DPRD Bukittinggi, Kamis 6 Juli 2017.

Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Warga Stasiun (APWS) dan OPAKAI melakukan demo menentang rencana PT KAI mengubah kawasan Stasiun menjadi kawasan bisnis.

Aksi massa warga Stasiun Bukittinggi dimulai sejak pukul 10.30 WIB, membawa spanduk dan keranda warna putih yang dihiasi foto Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias dengan mulutnya dilakban.

Selain itu, ada pula spanduk yang bertuliskan 'Menteri Diundang Datang Walikota Senang, Rakyat Ditendang'. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, aksi warga Stasiun ini juga terlihat dikawal ketat oleh sekitar lima ratusan orang aparat keamanan yang terdiri dari Polres Bukittinggi, Kodim 0304 Agam dan Sat Pol PP Bukittinggi.

Peserta aksi memulai aksi longmarch nya dari Masjid Mubarak Stasiun hingga DPRD beraksi sambil menyanyikan lagu kebangsaan. Para peserta aksi juga melingkari lengan mereka dengan secarik kain warna merah.

Massa pendemo sampai di Gedung DPRD Bukittinggi sekitar pukul 10.55 WIB. Sesampainya di depan Gedung DPRD, massa langsung berorasi menyampaikan uneg -uneg yang mereka rasakan. Para warga juga mengaku PT KAI akan segera mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 3 dalam minggu ini dan segera menggusur mereka para penyewa tanah di PT KAI yang berada di kawasan Stasiun.

Tidak hanya itu, foto Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias yang dipajang di depan keranda yang ditutup kain putih itu juga dibiarkan tergeletak di depan para pendemo. Selanjutnya, para pendemo juga menggelar Shalat Dzuhur berjamaah di depan DPRD Bukittinggi. Selain itu, ada beberapa spanduk besar yang yang berbunyi 'Walikota Pro Kapitalis Rakyat Digusur'.

Warga Stasiun yang tergabung dalam Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (OPAKAI) dan tokoh masyarakat, menolak pengosongan lahan  rel kereta api di kawasan Stasiun Bukittinggi, dengan melakukan orasi di halaman Kantor DPRD Bukittinggi.

Wakil Ketua OPAKAI Chairunnas menilai, sehubungan dengan rencana pemerintah yang akan mengaktifkan kembali jalur kereta api dari Padangpanjang-Bukittinggi-Payakumbuh itu, terselip kepentingan pihak lain. Terutama para pengusaha yang ingin mendirikan Hotel, Homestay dan Balkondes dengan pihak pengembang ketiga yakni PT Patra Jasa.

Penolakan yang dilakukan juga sehubungan dengan Surat Peringatan 1 (SP1) dan Surat Peringatan 2 (SP2) yang dilayangkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat, kepada warga Stasiun Bukittingi untuk mengosongkan lahan kereta api yang ditempati oleh warga Stasiun dalam waktu dekat ini, ujarnya.

Chairunnas juga menyebutkan, warga Stasiun melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi ke Kantor DPRD Bukittinggi sekaligus meminta sikap dari DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi, terkait dengan pengaktifan jalur kereta api. Aksi damai itu dilakukan sejak pukul 10.00 WIB hingga sore tadi.

Sementara itu, Ketua OPAKAI Kumar Z Chan menyebutkan, SP1 dan SP2 yang dilayangkan oleh pihak PT KAI kepada warga stasiun dinilai tidak berdasar dan menganggap tindakan yang dilakukan PT KAI untuk mengosongkan lahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 

“Ditambah lagi, dalam proses pelaksanaannya ada beberapa Undang-undang yang dilanggar oleh PT KAI, diantaranya Undang - undang 1945 pasal 33, Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda RTRW Kota Bukittingi dan beberapa Undang - undang lainnya,” ungkapnya.

“Kami masyarakat terdampak beserta OPAKAI menyatakan penolakan dan perlawanan terhadap apa yang diniatkan dalam surat peringatan yang disampaikan kepada warga terkait dengan pengosongan lahan dalam waktu dekat ini,” tukas Kumar.

Kumar Z Chan juga menuturkan, kami warga Stasiun menyetujui pengosongan lahan tersebut apabila lahan yang dimaksud bertujuan untuk pengaktifan kembali jalur kereta api. Namun, jika pengosongan lahan untuk pembangunan Hotel dan Balkondes maka kami menolak dan melakukan perlawanan, tukuknya.

Menanggapi aksi orasi warga Stasiun itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial mengatakan, sangat mendukung aspirasi warga Stasiun, dan sebelumnya pihak DPRD juga telah melakukan koordinasi dengan PT KAI Divre II Sumatera Barat, anggota DPRD sudah hearing bersama anggota PT KAI terkait penundaan pengosongan lahan, namun hingga saat ini belum ada kepastian resmi dari pihak terkait, sebutnya.

"Kami sebagai anggota DPRD, duduk di bangku Legislatif karena suara yang telah diberikan rakyat, kami sangat mendukung atas aspirasi warga Stasiun datang beramai - ramai ke kantor wakil rakyat ini. Dan kami juga meminta kepada Pemerintah Kota Bukittinggi supaya berperan penting dalam keadaan ini, karena berhubungan dengan nasib rakyat banyak,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi kepada massa yang berorasi mengatakan, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyikapi kondisi yang dihadapi warga Stasiun, dan telah membicarakan penggusuran ini dengan PT KAI Divre II Sumatera Barat. 

“Namun, jawaban terakhir yang diberikan akan tetap mengikuti aturan dari pemerintah pusat, bahwa pengaktifan jalur Kereta Api, Pembangunan Hotel dan Balkondes itu akan tetap dilaksanakan, yang diawali dengan pembebasan lahan,” ujarnya.

Dikatakan juga oleh Irwandi, Pemerintah Kota Bukittinggi tidak diberitahu oleh PT KAI Divre Sumatera Barat soal penerbitan Surat Peringatan (SP) 1 dan 2, dan kondisi ini tidak dapat dirubah, menyangkut dengan perizinan hingga hari ini Pemko juga belum menerima surat, begitu juga pada DPRD, karena prosesnya masih berjalan.

Setelah lama berorasi, perwakilan dari DPRD Bukittinggi mempersilahkan perwakilan para pendemo untuk bertemu dengan anggota dan pimpinan DPRD Bukittinggi sekaligus memberikan pernyataan sikap tertulis dari DPRD Bukittinggi yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD Bukittinggi dan para Ketua Komisi terhadap keluhan warga Stasiun Bukittinggi. (**)

wwwwww