PBNU Tolak Kebijakan Full Day School

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan pihaknya menolak keras kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah delapan jam selama lima hari. PBNU menyebutnya sebagai Full Day School (FDS).

"PBNU menolak keras full day school," ujar Sa'id saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017) lalu.

Di daerah, penolakan juga disampaikan Ketua Pengurus Cabang NU Lhokseumawe, Tgk M Rizwan Haji Ali. Ia menilai, full day school akan berdampak terhadap keberadaan madrasah dan balai pengajian yang selama ini menjadi tempat anak-anak untuk belajar agama dan Alquran.

“Pendidikan keagamaan ini diselenggarakan secara sukarela oleh masyarakat untuk memastikan anak-anak dan remaja memperoleh pendidikan fardhu'ain. Apabila program 5 hari sekolah diberlakukan, besar kemungkinan pendidikan fardhu'ain yang wajib diberikan kepada setiap anak dan remaja muslim akan terbengkalai,” katanya kepada GoAceh, Sabtu (17/6/2017).

Pendidikan agama di sekolah, sebutnya, tidak akan mampu mencapai target pengetahuan fardhu'ain, karena sekolah memiliki keterbatasan pengajar yang menguasai fardhu'ain.

“Oleh sebab itu, selama belum ada jaminan full day school tersebut dapat menjamin terpenuhi pendidikan fardhu'ain kepada anak dan remaja Islam, sebaiknya program tersebut ditinjau ulang sambil pemerintah dan sekolah menata kesiapannya,” kata Rizwan yang juga dosen pada FISIP Universitas Malikussaleh.