Pemerintah Jamin Tidak Ada Pemadaman Listrik Saat Mudik Lebaran

JAKARTA - Sekitar dua minggu masa mudik lebaran, Pemerintah menjamin kondisi sektor ketenagalistrikan aman dan terkendali, karena konsumsi listrik tidak sebanyak pada hari biasa sehingga memiliki cadangan listrik yang lebih.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Direkorat Jenderal Ketenagalistrikan Agoes Triboesono kepada wartawan. Menurutnya berdasarkan pengalaman selama ini, beban puncak pada Hari Raya Idul Fitri lebih rendah dibandingkan dengan beban puncak pada kondisi hari kerja atau hari biasa.

"Pada hari-hari tersebut (Lebaran,red) industri yang mengkonsumsi tenaga listrik yang sangat besar dan perkantoran berhenti beroperasi atau libur," papar Agoes kepada wartawan, Selasa (13/6/2017).

Beban puncak pada Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 44.644,92 mw. Sedangkan secara keseluruhan, daya mampu pasok nasional sebesar 37.268,93 mw. Hal ini mengakibatkan cadangan daya operasi mencapai 3.6664,37 mw saat Lebaran.

Senada, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan penurunan konsumsi listrik bisa mencapai 25% pada saat Lebaran dibanding hari biasa. Namun, ada perubahan beban puncak listrik yang terjadi pada setiap Lebaran.

Sekretaris Korporat I Made Suprateka menjelaskan, banyak warga yang meninggalkan Jakarta sehingga membuat listrik di Jakarta mengalami penurunan konsumsi. Hanya saja, daerah-daerah tujuan mudik seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan lainnya akan mengalami peningkatan.

"Lebaran, akan terjadi pemecahan atau perubahan beban puncak. Artinya memecah konsentrasi yang ada di Jakarta ke daerah-daerah tujuan, entah Surabaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan lain sebagainya," paparnya.

Sementara, pada awal puasa, perbedaan konsumsi listrik tidak signifikan dibandingkan hari-hari sebelum puasa. Hanya saja, ada beberapa daerah yang mengalami pemadaman listrik, seperti Pekanbaru dan Pontianak karena mengalami gangguan.

Pemerintah memantau kondisi harian sistem kelistrikan Idul Fitri 1438 H di Posko Nasional ESDM. Posko gabungan antar sektor ini dikoordinir oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta perwakilan dari Kementerian ESDM seperti Ditjen Migas, Ditjen Gatrik, Badan Geologi serta BUMN yaitu PLN, Pertamina, dan PGN. ***