Soal Pelantikan UKPPIP, Fraksi PPP Mendukung Penuh Langkah Pemerintah

Soal Pelantikan UKPPIP, Fraksi PPP Mendukung Penuh Langkah Pemerintah
Foto GoNews.co/Muslikhin.
Rabu, 07 Juni 2017 17:41 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Terkait Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) FPPP DPR RI meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Terlebih, kelahiran dan penetapan Pancasila dalam konstitusi negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pancasila lahir 1 Juni 1945 sebagai hasil kesepakatan sidang BPUPKI yang berlangsung 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Hari lahir Pancasila juga telah ditetapkan Pemerintah RI. 

Selain itu, Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa Indonesia yang relijius. Hal itu terbukti dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sama dan seban gun dengan surat Al Ikhlas dalam Alquran.

Hal ini diungkapkan Ketua F-PPP DPR RI, Reni Marlinawati dalam diskusi publik dan buka bersama dengan wartawan parlemen di Press Room DPR/MPR/DPD RI, Rabu (07/06/2017).

 "Kami dari F-PPP DPR RI mendukung pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKB-PIP). Kami meminta para pejabat yang telah dilantik dapat bekerja dengan cepat dan tepat, serta didukung oleh sumber daya manusia, organisasi, dan anggaran yang memadai," ujarnya.

Di samping itu kata dia, dengan mengingat sejarah adanya kelemahan pelaksanaan daripada penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di masa lalu, maka FPPP DPR RI juga meminta pembinaan dan sosialisasi Pancasila dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih dialogis, konstruktif, tidak memaksakan satu tafsir tunggal tentang Pancasila, serta menggali nilai-nilai ketuhanan dan agama yang ada di Indonesia.

"Kami meyakini agama dan Pancasila tidak bertentangan, tetapi saling mendukung dan mengisi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara," tukasnya. 

Masih lanjutnya, F-PPP DPR RI juga mengajak kepada seluruh pejabat penyelenggara negara serta aparatur pemerintah pusat dan daerah agar dapat menjadi teladan dalam ber-Pancasila.

"Hal itu karena keteladanan adalah pelaksanaan ideologi dalam kehidupan nyata. Dengan adanya keteladanan para pejabat maka rakyat dan terutama generasi muda akan lebih mampu menghayati, mendalami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila," pungkasnya. ***

wwwwww