Tak Diperhatikan Pemko Padang, Warga Rimbo Tarok Buka Akses Jalan Lewat Swadaya Masyarakat

Tak Diperhatikan Pemko Padang, Warga Rimbo Tarok Buka Akses Jalan Lewat Swadaya Masyarakat
Warga Rimbo Tarok melakukan kegiatan gotong royong membuat pembukaan akses jalan baru, Minggu (30/4/2017).
Senin, 01 Mei 2017 16:02 WIB
Penulis: Agib Noerman
PADANG - Warga Rimbo Tarok, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji membuka akses jalan sepanjang 800 meter melalui swadaya  masyarakat. Menariknya, pembukaan akses jalan baru ini tanpa campur tangan Pemko Padang melainkan hibah tanah dari Suku Sikumbang.

Ketua Pelaksana pembuatan jalan baru Rimbo Tarok, Syofian mengatakan rencana ini sudah dimulai sejak Januari setelah melalui musyarawah tokoh masyarakat Rimbo Tarok dengan warga. Menurutnya, pembuatan akses jalan baru ini sangat mendesak mengingat bisa menghubungkan tiga kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Sarik dengan Kelurahan Kuranji serta menghubungkan dengan Kelurahan Korong Gadang.

"Pembukaan jalan baru ini murni swadaya masyarakat. Pengerjaannya juga dilakukan dengan gotong-royong warga,' kata Syofian di lokasi pengerjaan pembukaan jalan baru, Minggu (30/4/2017).

Disebutkan Syofian, sebelum pengerjaan dilakukan, tokoh masyarakat bersama warga pernah meminta kepada pihak kelurahan agar manunggal dilaksanakan Rimbo Ttarok. Bahkan, usulan manunggal ini juga dilakukan secara lisan melalui surat bernomor 04/PPJB/RT01/RW/2017.

"Anehnya, pihak kelurahan mengusulkan manunggal dilaksanakan di tempat lain tanpa ada konfirmasi pada tingkat kelurahan," jelas Syofian.

Warga Rimbo Tarok membuka jalan baru agar akses ke puskesmas dan sekolah lebih dekat. Namun, Pemko Padang kurang merespon keinginan masyarakat tersebut dengan tidak ditetapkannya Rimbo Tarok sebagai tempat manunggal 2017.

"Khawatirnya, jika tidak dikerjakan sekarang maka akses jalan ini baru bisa dilaksanakan tahun 2019," lanjut Syofian.

Kesempatan yang sama, Ketua Pemuda Rimbo Tarok, Zalmadi menyayangkan sikap Pemko Padang yang tidak memperhatikan kebutuhan jalan terutama akses jalan kecamatan. Menurutnya, seharusnya Pemko Padang menggunakan dana APBD.

Zalmadi menambahkan, karena pengerjaan jalan baru dilaksanakan melalui swadaya masyarakat, saat ini panitia pembangunan jalan terhutang sebesar Rp14 juta. "Dana sebesar itu digunakan untuk menyewa eskavator," urainya. (***)
loading...
wwwwww