Ini Tiga Modus Kemnaker Embat Dana Anggaran Perjalanan Dinas dan Diduga Rugikan Negara Miliaran

Ini Tiga Modus Kemnaker Embat Dana Anggaran Perjalanan Dinas dan Diduga Rugikan Negara Miliaran
Istimewa.
Rabu, 26 April 2017 18:44 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Sekretariat Jenderal Kemenaker antara tahun 2015 dan 2016 menggelontorkan anggaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp409.224.707.000.

Dimana untuk tahun 2015 sebesar Rp210.990.848.000 dan untuk tahun 2016 sebesar Rp198,233,859,000. Uang ratusan miliar tersebut diharapkan dapat menunjang kerja para pejabat Kemnaker dalam menjalankan tugas negara.

Namun, dalam praktiknya seringkali ditemukan permainan kotor yang dilakukan para oknum pejabat Kemnaker yang berdampak terhadap kerugian negara.

Seperti berbagai modus dilakukan guna "embat" alias dugaan penyimpanan uang rakyat yang ditemukan oleh Center for Budget Analysis (CBA).

"Pertama, perjalanan dinas full service ke luar negeri di tahun 2015 yang dilaksanakan Biro Kerjasama Luar Negeri. Terkait perjalanan dinas ke luar negeri, Kementerian Keuangan sejak 25 Agustus 2015 telah menetapkan peraturan dalam PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Dimana dalam aturan tersebut Perjalanan dinas ke luar negeri yang waktunya di bawah 24 jam, uang saku yang diberikan tidak boleh melebihi angka 40 persen," ujar Koordinator Investigasi CBA (Center for Budget Analysis) Jajang Nurjaman, kepada GoNews.co, Selasa (26/4/2017).

Namun kata dia, dalam perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan pada tanggal 1 september 2015 dengan tujuan ke Jepang, dan 14 september tujuan Singapura aturan tersebut malah dilabrak oleh Biro KLN dengan tetap membayarkan uang saku sebesar 100 persen, dan uang sebesar Rp10.360.130 akhirnya masuk ke kantong Pribadi.

Kedua, Perjalanan dinas siluman 4 biro Kemnaker. Perjalanan dinas para pejabat Kemnaker yang dilaksanakan Biro Umum terhitung dari bulan Februari sampai dengan Desember 2016 sebanyak 85 kali, selanjutnya perjalanan dinas yang dilaksanakan Biro Kerjasama Luar Negeri selama bulan juni sampai dengan Mei terdapat 6 perjalanan dinas, dan Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan perjalanan dinas 4 kali selama bulan april, dan Biro Perencanaan tercatat melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 27 kali dari bulan maret sampai dengan desember.

"Yang menjadi persoalan nama-nama pejabat yang tercatat melakukan perjalanan dinas di atas adalah perjalanan dinas siluman. Dimana dalam waktu yang sama juga, mereka bukan melakukan perjalanan dinas tapi masih masuk kantor seperti biasa," paparnya.

Hal tersebut kata dia, terbukti dengan rekaman finger print sebagai bukti kehadiran di kantor. "Jadinya, "Sim salabim" anggaran untuk perjalanan dinas sebesar Rp320,514,100 habis bukan untuk menunjang kerja para pejabat Kemnaker dalam menjalankan tugas negara tapi hilang seperti diembat Oleh para siluman yang selalu bersemayam di Kemnaker," paparnya lagi.

Masih kata Jajang, modus terakhir, Perjalanan dinas tipu-tipu. Biro Perencanaan Kemnaker melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Program dan Anggaran Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2016 Wilayah Barat. Meeting tersebut dilaksanakan di luar kota tepatnya di Aston Medan Sumatera Utara.

"Pihak Kemnaker melaporkan Program tersebut dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 7 sampai dengan 9 maret 2016 dengan jumlah peserta 115 orang. Biaya masing-masing peserta dalam rapat tersebut sebesar Rp232 ribu dan untuk keseluruhan 115 orang dikali 3 hari mencapai Rp240,810,000," urainya.

Namun jelasnya, catatan tersebut hanyalah di atas kertas. Pada prakteknya rapat tersebut hanya dilakukan selama 2 hari dan anggaran yang dibutuhkan sebenarnya hanya Rp160,540,000 dan yang menjadi pertanyaan uang sebesar Rp80,270,000 entah lari ke perut siapa.

"Secara keseluruhan potensi kerugian yang harus ditanggung negara terkait proyek perjalanan dinas Kemnaker sebesar Rp411.144.230," tukasnya.

Berdasarkan data tersebut, CBA (Center For Budget Analysis) semakin prihatin dan hanya menambah catatan buruk kinerja kementerian yang di pimpin M. Hanif Dhakiri tersebut.

"Dengan ulasan atau gambaran di atas tersebut, sepertinya menteri Hanif Dhakiri ingin menantang presiden Jokowi, berani atau tidak untuk melakukan reshuffle atas Menteri tenaga kerja atas pengelolan anggaran kemaneker yang tidak becus," pungkasnya. ***

wwwwww